Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Purbalingga, Hj Tenny Juliawaty, menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Menurutnya hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kondisi kemiskinan dan pengangguran di Purbalingga masih perlu perhatian serius. Pemerintah daerah harus lebih proaktif menghadirkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta mempermudah akses permodalan bagi pedagang, petani, dan peternak,” katanya saat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 yang digelar di Gedung OR Graha Adhiguna, Jumat (13/02/2026).
Keberlanjutan Layanan Kesehatan
Wakil Ketua DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu menyusul adanya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI.“Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya agar kepesertaan PBI bisa diaktifkan kembali. Ini penting supaya Universal Health Coverage tetap terjaga dan masyarakat kurang mampu tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan,” katanya.
Pada sektor pendidikan, ia menekankan perlunya kebijakan yang menjamin pemerataan dan kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.“Kami mendorong agar sekolah swasta juga mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari sisi perbaikan gedung maupun sarana prasarana pembelajaran, sehingga standar layanan pendidikan bisa setara dan layak,” tambahnya.
Pembangunan Infrastruktur Prioritas
Wakil Ketua DPRD menyampaikan, terkait infrastruktur dan kebencanaan, bahwa pembangunan jalan, jembatan desa, serta irigasi harus terus menjadi prioritas, diiringi dengan langkah antisipasi dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.“Pemerintah daerah harus sigap, tidak hanya dalam pencegahan bencana, tetapi juga dalam pemulihan pascabencana, baik infrastruktur maupun kondisi sosial dan psikologis masyarakat,” ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, ia menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat.“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan cara yang sehat, salah satunya dengan meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
RKPD Tahun 2027 Strategis
Wakil Ketua DPRD juga menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang realistis, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 ini adalah pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Penyusunannya harus benar-benar bercermin dari hasil pembangunan tahun sebelumnya, selaras dengan visi dan misi daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki,” imbuhnya.
