SEPUTARBANYUMAS.COM-Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih melakukan pembahasan terkait dengan perampingan dinas yang saat ini pembahasannya masih berada di DPRD Kabupaten Purbalingga.
Dari rencana kebijakan tersebut, diprakirakan akan terjadi perhematan anggaran daerah hingga Rp 3,49 miliar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani saat menjawab pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, dari kebijakan ini, nantinya akan terjadi perampingan dinas, dimana jumlah dinas yang saat ini ada 27 dinas akan dipangkas menjadi 23 dinas, tentu saja ini akan terjadi efisiensi anggaran sekaligus sebagai jawaban atas keterbatasan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pemerintah daerah.
“Dari perampingan ini, total anggaran yang dapat dihemat bisa mencapai Rp 3,49 miliar,” katanya.
Selain itu, kebijakan adanya penggabungan ini juga dapat lebih memaksimalkan sumber daya yang tersedia, sebab penggabungan ini juga bagian dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan.
Penggabungan ini dinilai mampu menyederhanakan rentang kendali tugas perangkat daerah dan meningkatkan pengawasan serta koordinasi. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target kinerja perangkat daerah secara lebih terukur dan sistematis.
Dari sisi akuntabilitas, penggabungan akan mendorong budaya kerja berbasis kompetensi, profesionalisme, dan kolaborasi. “Pada gilirannya, hal tersebut akan mendorong mekanisme pertanggungjawaban yang lebih baik, baik itu secara individu maupun perangkat daerah,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan soal masa transisi kelembagaan, Wabup menyampaikan bahwa tim evaluasi bersama perangkat daerah terdampak telah melakukan berbagai penyesuaian. “Penyesuaian dilakukan mulai dari tugas dan fungsi, dokumen perencanaan dan penganggaran, aset, hingga sumber daya manusia dan arsip,” katanya.
Terkait pandangan fraksi bahwa misi Bupati harus menjadi ruh dalam pembentukan organisasi, Wabup menyatakan sepakat. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Bupati yang menekankan pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Sebagaimana diketahui, dua Raperda yang diserahkan Bupati Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (4/8/2025) mencakup Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Raperda tentang pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk membentuk struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, dan profesional.
Sementara itu, Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah disusun guna memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Purbalingga. Raperda ini diharapkan menjadi dasar hukum untuk mendorong riset terarah, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
