Melansir daribanjarnegarakab.go.id, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan 10 paket strategis pembangunan Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik sekaligus mencegah praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 000.3/32 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 Januari 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) dalam kerangka pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menitikberatkan pada proyek-proyek prioritas, terutama di sektor kesehatan dan infrastruktur jalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan RSUD Tipe D di Wanayasa dengan pagu anggaran mencapai Rp34 miliar yang bersumber dari APBD. Selain itu, sejumlah proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan juga mendominasi daftar paket strategis, di antaranya ruas Merden–Lawangawu, Karanggondang–Pagerpelah, hingga Karangkobar–Batur.
Tak hanya itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian melalui rehabilitasi Puskesmas Bawang 2 serta pembangunan ruang cathlab di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Sementara di sektor peternakan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung puskeswan.
Secara rinci, berikut 10 paket strategis yang ditetapkan:
- Pembangunan RSUD Tipe D Wanayasa
- Peningkatan Jalan Merden–Lawangawu
- Peningkatan Jalan Karanggondang–Pagerpelah
- Peningkatan Jalan Purwajiwa–Batas Kabupaten Batang
- Rehabilitasi Jalan Karangkobar–Batur
- Peningkatan Jalan Purwanegara–Merden
- Peningkatan Jalan Bulukuning–Kubang
- Rehabilitasi Puskesmas Bawang 2
- Pembuatan Ruang Cathlab RSUD Hj. Anna Lasmanah
- Pembangunan Gedung Puskeswan
Pemerintah berharap penetapan paket strategis ini mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, proyek-proyek tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, konektivitas wilayah, dan penguatan sektor pendukung ekonomi daerah.
Dengan pengawasan berbasis MCSP, pemerintah juga menargetkan proses pengadaan berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banjarnegara, Yusuf Winarsono, mengatakan pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus pada penanganan jalan terdampak longsor, khususnya di titik Kaliireng–Ratamba Kecamatan Pejawaran.
Menurut dia, trase atau jalur jalan yang akan dibangun masih dalam tahap kajian. “Bisa saja bergeser sekitar 50 sampai 100 meter dari titik longsor,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran untuk penanganan ruas jalan Karangkobar–Batur yang melintasi titik Kaliireng–Ratamba.
Namun, pelaksanaan proyek tersebut masih menunggu hasil survei dan kajian teknis yang saat ini tengah berlangsung. ” Untuk penanganan ruas jalan Karangkobar- Batur melalui titik Kaliireng direncanakan akan relokasi jalan. Saat ini sedang dalam tahap kajian geologi teknis,” kata Yusuf.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
