Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mulai mengambil langkah konkret dalam membenahi tata kelola keuangan daerah. Fokus utamanya kali ini adalah menekan pemborosan pada pos perjalanan dinas yang selama ini dinilai cukup membebani APBD.
Batasi Personel: Maksimal Empat Orang
Salah satu terobosan signifikan dalam kebijakan ini adalah pembatasan ketat jumlah personel yang ikut dalam kunjungan kerja. Jika sebelumnya rombongan dinas kerap membengkak hingga puluhan orang, kini Sadewo mematok aturan tegas.
“Saya memang tidak membuat kebijakan supaya berangkat kerja dengan naik sepeda atau work from home maupun work from anywhere, saya lihat situasi saja. Tapi yang jelas efisiensi itu kita lakukan,” tegas Sadewo, Senin (30/3/2026).
Langkah efisiensi ini menyasar aspek teknis, mulai dari pemilihan akomodasi hingga seleksi sumber daya manusia yang terlibat. Sadewo menginstruksikan jajarannya untuk lebih bijak memilih fasilitas penginapan tanpa mengurangi esensi tugas.
“Kalau ke Semarang, tidak harus di hotel yang itu saja. Dari yang misalnya Rp1,6 juta per hari, bisa kita cari yang Rp1 juta. Itu efisiensi,” jelasnya.
Pengawasan Ketat Melalui Disposisi
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan di lapangan, Bupati memantau langsung setiap rencana perjalanan dinas melalui catatan disposisi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa hanya pihak yang berkompeten yang diperbolehkan berangkat.
“Kalau ke Jakarta, saya selalu tambahkan dalam disposisi, cukup berangkat untuk yang terkait saja. Tidak bisa berombongan sampai 20 orang, cukup empat orang saja,” kata dia.
WFH Belum Diperlukan di Banyumas
Terkait tren Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA), Sadewo menilai skema tersebut belum mendesak untuk diterapkan di lingkungan Pemkab Banyumas. Aksesibilitas wilayah yang masih terjangkau menjadi pertimbangan utama.
“Sampai hari ini belum. Mudah-mudahan tidak usah, lagian jangkauannya di Banyumas kan dekat, tidak seperti di Jakarta,” ujarnya.
Harapan untuk Seluruh OPD
Bupati berharap langkah penghematan ini diikuti secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semangatnya jelas: memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
