PEMBANGUNAN infrastruktur jalan menjadi program unggulan bagi pemerintah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara langsung menggeber pembangunan sejak awal tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
Program percepatan infrastruktur tersebut menjadi salah satu prioritas utama Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana bersama Wakil Bupati Wakhid Jumali. Pembangunan jalan dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi daerah.
70 Paket Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tahun 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU PR) Banjarnegara, M Arqom Al Fahmi, mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk puluhan paket pekerjaan konstruksi yang tersebar di berbagai wilayah.
“Pada tahun anggaran 2026 ini, terdapat sekitar 70 paket pekerjaan konstruksi. Rinciannya, 62 paket untuk pembangunan dan peningkatan jalan, serta 8 paket konstruksi jembatan, dengan total anggaran lebih dari Rp 100 miliar,” katanya.
Arqom menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan implementasi langsung dari visi dan misi kepala daerah. Salah satu program unggulan pemerintahan saat ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara merata.
“Bupati secara konsisten menekankan pentingnya pembangunan jalan. Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan juga cukup tinggi, sehingga sektor ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Infrastruktur Jalan Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan
Ia menambahkan, kondisi jalan sering kali menjadi tolok ukur utama masyarakat dalam menilai keberhasilan pembangunan. Meski pemerintah telah menjalankan berbagai program, persepsi publik kerap bertumpu pada baik atau tidaknya infrastruktur jalan.
Sebelumnya, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana mengakui bahwa kondisi jalan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, saat awal masa kepemimpinannya bersama Wakhid Jumali, persentase jalan mantap di Banjarnegara berada di angka sekitar 51 persen.
“Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sekitar 82 persen. Ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi di tengah keterbatasan anggaran daerah,” kata bupati Amalia.
Meski demikian, Amalia menegaskan bahwa Pemkab Banjarnegara tidak tinggal diam. Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga terus menjajaki berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Kami terus berupaya melakukan pembangunan secara berkelanjutan, termasuk dengan memanfaatkan skema pembiayaan di luar APBD agar perbaikan jalan dapat dipercepat,” katanya.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
