SEPUTARBANYUMAS.COM – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menargetkan peningkatan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan signifikan hingga 23,30 persen di tahun 2029.
Hal ini diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga dengan agenda jawaban eksekutif terkait pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (1/7/2025).
“Sesuai dengan rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Diharapkan akan meningkat menjadi 23,30 persen di tahun 2029. Pada tahun 2024 lalu, capaian PAD Purbalingga masih 16,76 persen,” katanya.
Untuk itu, dirinya berkomitmen mendorong peningkatan PAD melalui perluasan basis pajak, intensifikasi retribusi, dan pengembangan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi PAD.
“Pada sektor pariwisata, upaya yang telah dilakukan antara lain melalui promosi pariwisata secara masif baik melalui media sosial maupun elektronik serta berkolaborasi dengan biro wisata,” katanya.
Menurutnya, pada tahun 2024 PAD Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 353,39 miliar. Meski demikian angka tersebut baru 16,76 persen dari total pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp 2,1 triliun. Sebagian besar pendapatan masih mengandalkan pendapatan transfer pusat/provinsi yang umumnya memiliki ketentuan penggunaan (earmarked) dan membatasi fleksibilitas daerah dalam pengelolaannya.
Tak hanya itu, bupati juga menanggapi pertanyaan fraksi DPRD Purbalingga terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024, Bupati menjelaskan bahwa jumlah SILPA sebesar Rp 33,10 miliar bukan berasal dari program gagal, melainkan dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja. Dari jumlah tersebut, Rp 15 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2025 untuk menutup defisit, dan sisanya sebesar Rp 18,10 miliar akan digunakan dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program prioritas seperti ‘Alus Dalane’.
Bupati juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terkait upaya peningkatan PAD. “Kami terbuka terhadap semua saran dan akan menjadikan masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” katanya.
