KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia terus mempercepat pemerataan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Langkah ini ditempuh melalui kerja sama dengan rumah sakit dan perguruan tinggi guna meningkatkan jumlah dokter spesialis, terutama untuk layanan prioritas seperti jantung, stroke, dan kanker.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo, Kamis (29/1/2026).
Menurut Menkes, antrean layanan penyakit jantung dan stroke di rumah sakit masih sangat panjang, sementara waktu penanganan ideal atau golden period hanya berlangsung dalam hitungan jam.
“Kalau layanan hanya tersedia di rumah sakit besar, tentu kasihan pasien. Padahal golden period jantung dan stroke sangat menentukan keselamatan,” ujarnya.
Indonesia Masih Kekurangan 1.165 Dokter Spesialis Prioritas
Budi menjelaskan, saat ini Indonesia masih membutuhkan 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan untuk menangani penyakit jantung, stroke, dan kanker. Padahal, setiap tahunnya sekitar 500 ribu orang meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Selain keterbatasan tenaga medis, ketersediaan alat kesehatan penunjang layanan jantung dan stroke juga masih terbatas.
Namun demikian, Kemenkes menargetkan pada tahun 2027, alat kateterisasi jantung sudah tersedia di setiap kabupaten dan kota sebagai upaya mengejar golden period yang sangat krusial bagi pasien.
Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, Kemenkes membuka jalur pendidikan spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
Dalam kesempatan tersebut, Menkes menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Prof Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr Moewardi Surakarta, serta Universitas Diponegoro. Kerja sama ini mencakup pembukaan pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi.
“Tujuannya agar kita bisa memproduksi lebih banyak dokter spesialis yang nantinya ditempatkan di rumah sakit yang selama ini belum memiliki layanan tersebut,” kata Budi usai acara.
Kemenkes menargetkan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dapat diselesaikan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun, bahkan diupayakan lebih cepat.
Pemprov Jateng Apresiasi Sinergi Pusat dan Daerah
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam program kesehatan.
Menurutnya, Rakontek yang diikuti oleh seluruh dinas kesehatan kabupaten dan kota se-Jawa Tengah ini memiliki peran strategis untuk menyatukan langkah agar program berjalan lebih efektif dan akseleratif.
Selama tahun 2025, sejumlah program kesehatan di Jawa Tengah dinilai berjalan efektif, di antaranya Spelling dan Cek Kesehatan Gratis.
“Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bersama agar program kesehatan di Jawa Tengah pada tahun 2026 bisa berjalan lebih baik lagi,” katanya.
*Anda bisa melihat info lain di Instagram kami
