SEBAGAI bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono yang dinilai jauh dari harapan kiyai dan warga PPP, sejumlah kiyai dan ulama PPP menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama’il Ka’bah.
Silatnas Ulama PPP yang dilaksanakan di Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang ini menyoroti kepemimpinan Muhammad Mardiono pasca Muktamar X. Para ulama PPP ini menilai nilai kebijakan partai menjauh dari harapan dan persoalkan legalitas AD/ART.
Dalam pertemuan tersebut, para kiyai PPP atau Ulama’il Ka’bah ini menilai kebijakan ketua umum PPP Muhammad Mardiono semakin jauh dari harapan kiyai dan warga PPP. Hal ini semakin terasa sejak dilaksanakannya Muktamar X PPP di Ancol akhir 2025 lalu.
Ulama Punya Kewajiban Ingatkan dan Ambil Langkah
KH Abdullah Ubab Maimoen yang merupakan putra tokoh besar dan kiyai kharimatik PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) mencurahkan keprihatinan serta uneg-uneg terkait kondisi dan perkembangan PPP saat ini.
“Sejak Muktamar X Jakarta sampai hari ini, hampir setengah tahun, kebijakan ketua umum semakin jauh dari harapan kiyai dan warga PPP pada umumnya, sehingga kita berkewajiban mengingatkan dan mengambil langkah melalui Silatnas ini,” katanya.
Menurutnya, Silatnas Ulama’il Ka’bah yang digelar di Sarang, Rembang ini dilaksanakan atas usulan para kiyai dan ulama PPP, kegiatan ini juga diikuti oleh para kiyai dan ulama PPP dari berbagai provinsi, termasuk dari luar jawa. Di mata para kiyai, keberadaan PPP saat ini menjadi kewajiban dalam mengingatkan jika terjadi kesalahan. Serta menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Dukung Pemerintah dan Desak PPP Bisa Lolos ke Senayan
“Dengan prinsip ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar’, PPP dituntut untuk terus bersama dalam pemerintahan demi mewujudkan negara yang ‘Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur’,” katanya.
Dikatakannya, melalui Silatnas Ulama’il Ka’bah ini, para kiyai juga mendorong agar PPP kembali ke Senayan, sehingga ada wakil rakyat yang duduk di DPR RI dari PPP.
Sementara itu, Dr KH Fadholan Musyafak menyampaikan bahwa, munculnya SK Menkumham yang menempatkan Mardiono sebagai ketua umum, mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hasil muktamar X di Jakarta. Khususnya berkaitan dengan AD/ART sebagai dasar dan pijakan organisasi.
Menurutnya, jika AD/ART tidak dipenuhi, maka seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan tidak memiliki dasar alias ilegal. Sementara yang dibuat dasar Mardiono adalah AD/ART muktamar sembilan (IX) di Makasar lima tahun lalu.
“Dalam Muktamar Ancol Jakarta pada September 2025 itu, semua produk muktamar Makasar sudah gugur baik kepengurusan maupun AD/ART,” katanya.
Ulama’il Ka’bah Desak Sempurnakan Hasil Muktamar X
Menurutnya, pasca Muktamar X di Ancol, Menkumham mengimbau partai untuk menyempurnakan hasil muktamar, khususnya berkaitan dengan konstitusi partai. Namun hal itu sama sekali tidak diindahkan oleh Mardiono.
“Semua kebijakan yang diambil oleh Mardiono seorang, termasuk dengan tidak melibatkan Sejken, artinya ini jelas tidak sah. Seperti saat menerbitkan Plt dan menyelenggarakan Muswil, bahkan terakhir dilaksanakan Mukernas (di Makassar),” katanya.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
