MENGAWALI tahun anggaran 2026, Bupati Banjarnegara menginstruksikan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan proyek besar wajib tuntas 9 bulan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di pringgitan rumah dinas bupati, awal Januari 2026.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi periode penuh tantangan bagi keuangan daerah. Pasalnya, pemerintah pusat melakukan pengurangan signifikan terhadap Dana Transfer ke Daerah secara nasional.
Berdasarkan informasi yang diterima, alokasi transfer ke daerah pada 2026 turun menjadi Rp559 triliun, dari sebelumnya Rp669 triliun pada 2025. Untuk Kabupaten Banjarnegara, pengurangan anggaran diperkirakan mencapai Rp168 miliar.
“Kondisi ini memaksa kita bekerja lebih efisien. Ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat masih tinggi, sementara kemampuan fiskal menurun. Karena itu, setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Proyek Besar Wajib Tuntas 9 Bulan
Salah satu instruksi utama dalam rapat tersebut adalah perubahan pola kerja birokrasi. Bupati meminta seluruh proyek strategis dan kegiatan berskala besar dituntaskan dalam sembilan bulan pertama tahun anggaran.
Ia menekankan agar proses lelang dilakukan sejak awal tahun, khususnya untuk proyek besar di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
“Saya tidak ingin lagi ada cerita penyerapan anggaran dikejar-kejar di akhir tahun. Bulan ke-10 sampai ke-12 harusnya hanya tinggal kegiatan rutin,” ujarnya.
Menurut Bupati, percepatan ini juga penting untuk menghindari pengerjaan proyek besar khususnya kegitaan fisik di penghujung tahun yang bertepatan dengan musim hujan, sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga dan tidak mudah rusak.
Pembangunan Desa Harus Merata
Selain soal anggaran, Bupati juga menyoroti pemerataan pembangunan. Ia meminta OPD tidak lagi berfokus pada desa yang sama secara berulang, melainkan melakukan pemerataan agar keadilan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Banjarnegara.
“Pembangunan harus bergilir dan adil. Jangan hanya satu desa yang terus mendapatkan program, sementara desa lain tertinggal,” katanya.
Siaga Bencana dan Penguatan Ketertiban
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menginstruksikan camat dan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya longsor dan banjir di musim hujan.
Sementara itu, Dinas Kominfo diminta lebih agresif mempromosikan potensi daerah, sedangkan Satpol PP diinstruksikan meningkatkan patroli malam untuk menekan angka kriminalitas dan pergaulan bebas di kalangan remaja.
Dengan dimulainya kerja sejak awal Januari, Bupati berharap seluruh jajaran birokrasi bergerak cepat dan solid demi mewujudkan pembangunan Banjarnegara yang lebih efektif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat sepanjang 2026.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
