SEPUTARBANYUMAS.COM- Dalam upaya memperkuat sistem keamanan nasional dari sektor pemasyarakatan, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan, Selasa (5/8/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen sekaligus mendorong sinergi lintas sektor dalam menangani tantangan strategis yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Acara yang berlangsung di Aula Chandra Nawasena tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Fraksi PKS, perwakilan DPTD FPKS, serta pejabat struktural dan pegawai Lapas Karanganyar. Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke area dalam lapas, termasuk sistem keamanan yang diterapkan di lapas berstatus super maximum security itu.
Kepala Lapas Pasir Putih sekaligus Koordinator Wilayah Lapas se-Nusakambangan, Andi Yudho Sutijono, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya posisi strategis Nusakambangan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Pulau Nusakambangan bukan hanya penjara, tetapi penyangga keamanan nasional. Kami harap kunjungan ini memberi manfaat nyata untuk memperkuat sinergi legislatif dan teknis,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi Yudho juga menyoroti pengembangan sektor ketahanan pangan di pulau itu, serta dinamika sosial yang terjadi di wilayah Kampung Laut — kawasan yang kerap terdampak secara langsung oleh keberadaan kompleks pemasyarakatan.
Sementara itu, H. Yanuar Arif Wibowo, Anggota
DPR RI Dapil VIII Jateng, menegaskan pentingnya keberadaan Lapas Karanganyar sebagai benteng terakhir dalam pengendalian narapidana berisiko tinggi.
“Adanya Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan membuat para narapidana berpikir ulang untuk membuat keributan. Ini bentuk nyata menjaga stabilitas keamanan nasional dari sisi pemasyarakatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan overkapasitas sebagai tantangan klasik yang perlu solusi strategis. Menurutnya, pendekatan terukur seperti program amnesti, abolisi, hingga pengelompokan narapidana berbasis risiko harus terus dikaji bersama.
“Kami siap menjembatani komunikasi antara pihak pemasyarakatan dan pemerintah daerah, termasuk bila ada gesekan sosial dengan warga sekitar. Kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak harus jadi prioritas,” tambahnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata, sesi foto bersama, dan ramah tamah, menandai semangat kolaboratif yang dibawa oleh kunjungan ini. Diharapkan, hasil dari dialog ini tak hanya memperkuat sistem keamanan, tetapi juga membuka ruang solusi atas berbagai persoalan strategis yang menyertai sistem pemasyarakatan nasional — dari aspek sumber daya manusia hingga penguatan relasi sosial dengan komunitas lokal.
