SEPUTARBANYUMAS.COM – Semangat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semakin menguat di Kabupaten Cilacap. Sebanyak 50 kader Ruang Bersama Indonesia (RBI) resmi menyandang predikat sebagai fasilitator kepemimpinan perempuan akar rumput, setelah mengikuti pelatihan yang digelar di Ruang Gadri Kantor Bupati Cilacap, Sabtu (18/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi lahirnya generasi pemimpin perempuan di tingkat komunitas. Pelatihan tersebut difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, yang membuka acara secara resmi, menyampaikan bahwa program Ruang Bersama Indonesia merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.
“Ruang Bersama Indonesia diharapkan menjadi ruang edukasi, interaksi, dan ekspresi bagi masyarakat. Anak-anak bisa belajar dan bermain dengan aman, sementara perempuan dapat mengembangkan keterampilan serta memperdalam pengetahuan tentang pengasuhan,” ujar Ammy.
Ia menambahkan, RBI juga berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, mulai dari posyandu, ruang baca, konsultasi gizi, hingga layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wabup berharap, para kader RBI dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing dengan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dan perlindungan anak.
“Dengan kader yang aktif dan terlatih, kita optimistis dapat meningkatkan capaian Cilacap dalam Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pemberdayaan Gender,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinsos PPPA Cilacap, dr. Moch. Ichlas Riyanto, menjelaskan bahwa pelatihan ini berorientasi pada pembentukan keluarga yang berkualitas serta lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.
“Tujuannya adalah untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendukung perkembangan anak, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Komitmen pemerintah daerah dalam isu kesetaraan gender juga ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Sejumlah perangkat hukum telah disiapkan, di antaranya Perda Perlindungan Anak, Perda Kabupaten Layak Anak (KLA), Perda Pengarusutamaan Gender (PUG), serta pembentukan P2TP2A “CITRA”, TPPO, dan Program PUSPAGA.
“Pemkab Cilacap berkomitmen menyediakan wadah dan fasilitas bagi ruang kebersamaan, gotong royong, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kita ingin mewujudkan Cilacap yang ramah bagi perempuan dan anak, tempat tumbuhnya generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing,” tandas Wabup Ammy.
Dengan lahirnya 50 fasilitator baru ini, Cilacap meneguhkan langkah menuju pembangunan inklusif yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial di tingkat akar rumput.
