SEPUTARBANYUMAS.COM- Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) melalui akun Instagram resminya, @kemenkeuri, menyampaikan pengumuman penting terkait keaslian nomor layanan ‘Lapor Pak Menkeu’ yang kini berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengumuman ini untuk menanggapi meningkatnya laporan penipuan yang mengatasnamakan Tim Lapor Pak Menkeu dan Tim Tindak Lanjut Lapor Pak Menkeu. Terutama melalui pesan WhatsApp yang marak beredar di masyarakat.
Dalam unggahan tersebut, Kemenkeu menegaskan bahwa hanya ada dua nomor WhatsApp resmi untuk melayani pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut laporan.
Pertama, +62 822-4040-6600 sebagai saluran utama untuk menerima aduan dari publik, dan kedua, +62 815-9966-662 sebagai nomor resmi Tim Tindak Lanjut Lapor Pak Menkeu untuk mengonfirmasi laporan yang telah diterima sebelumnya.
“Hi temankeu, pengumuman penting nih dari tim Lapor Pak @menkeuri. Buat kamu yang dihubungi oleh nomor WhatsApp +62 815-9966-662, eits jangan khawatir dulu ya! Nomor tersebut merupakan nomor WhatsApp resmi Tim Tindak Lanjut Lapor Pak Menkeu untuk melakukan konfirmasi kepada pelapor atas aduan yang telah disampaikan sebelumnya,” tulis Kemenkeu dalam unggahannya, Jumat (31/10/2025).
Dua Nomor Resmi Layanan Lapor Pak Menkeu
Kemenkeu menjelaskan bahwa nomor +62 815-9966-662 tidak digunakan untuk menerima laporan baru dari masyarakat, melainkan hanya untuk tindak lanjut dan verifikasi atas pengaduan yang telah masuk melalui nomor utama +62 822-4040-6600.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi yang terjadi benar-benar berasal dari pihak resmi Kementerian Keuangan, sekaligus mencegah penyalahgunaan nama program “Lapor Pak Menkeu” oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Nomor WhatsApp +62 815-9966-662 hanya digunakan untuk komunikasi lanjutan dari aduan saja dan tidak untuk menerima aduan dari masyarakat,” tegas Kemenkeu.
Kementerian juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kemenkeu atau program resmi pemerintah. Masyarakat jangan memberikan data pribadi, dokumen penting, atau informasi keuangan kepada pihak mana pun selain dari nomor resmi yang telah disebutkan.
Inovasi Pengaduan Langsung dari Menkeu Purbaya
Langkah transparan ini sejalan dengan komitmen Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang sejak awal masa jabatannya dikenal aktif memperkuat integritas dan keterbukaan dalam tubuh Kementerian Keuangan.
Dilantik pada 8 September 2025, Purbaya langsung menarik perhatian publik dengan gaya kepemimpinan tegas dan lugas yang disebut-sebut mirip “gaya koboi”.
Ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor pajak dan bea cukai—dua bidang yang selama ini rentan terhadap praktik pungli, penyelundupan, dan layanan publik yang belum optimal.
Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya @purbayayudhis pada 16 Oktober 2025, Purbaya bahkan secara terbuka mempersilakan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau keluhan terkait bea cukai dan pajak langsung melalui nomor WhatsApp 0822-4040-6600.
Masyarakat cukup menyertakan nama lengkap dan alamat email, dan laporan akan segera ditindaklanjuti oleh tim khusus di bawah koordinasinya.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang digagas Purbaya, bertujuan memotong birokrasi yang rumit dan mempercepat penanganan pengaduan.
Dengan adanya kanal komunikasi langsung, masyarakat kini dapat menyampaikan laporan dengan mudah, cepat, dan aman tanpa perlu datang ke kantor atau berhadapan dengan perantara.
Upaya Menjaga Kepercayaan Publik dan Cegah Penipuan
Seiring berkembangnya layanan digital pemerintah, potensi penyalahgunaan identitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga meningkat.
Modus yang paling sering digunakan adalah mengatasnamakan pejabat kementerian untuk meminta data pribadi atau uang dengan dalih tindak lanjut laporan.
Karena itu, Kemenkeu secara tegas memperingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap pesan yang mengaku dari “Tim Lapor Pak Menkeu”.
Apabila pesan datang dari nomor selain dua nomor resmi yang telah disebutkan, publik diminta untuk tidak menanggapi dan segera melaporkan ke kanal resmi Kemenkeu.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi pribadi seperti nomor KTP, NPWP, atau data rekening kepada pihak yang tidak terverifikasi.
Seluruh komunikasi resmi Kemenkeu selalu menggunakan identitas dan format pesan yang jelas, serta tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
Kemenkeu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan digital dan transparansi layanan publik, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi ketika menggunakan kanal resmi pemerintah.
Menkeu Purbaya Dorong Budaya Lapor yang Lebih Terbuka
Program “Lapor Pak Menkeu” di bawah kepemimpinan Purbaya bukan sekadar alat pelaporan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dengan adanya sistem pengaduan digital yang terintegrasi, masyarakat kini memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut serta mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara bersih dan efisien.
“Setiap laporan yang masuk akan kami tangani dengan serius. Tidak ada laporan yang diabaikan,” ujar Purbaya dalam salah satu pernyataannya.
Kemenkeu menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem internal, tetapi juga pada partisipasi publik dalam memberikan masukan dan kritik yang membangun.
Langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya dalam menjaga kepercayaan publik melalui verifikasi nomor resmi dan komitmen terhadap transparansi menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Keuangan berupaya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya di era digital saat ini.
