Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren untuk memperkuat sistem perlindungan santri dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan kemanusiaan.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah dan Pelatihan Musyrifah se-Karesidenan Banyumas di Pendapa Dipayudha Adigraha, Banjarnegara, Minggu (10/5/2026).
Menurut Arifah, santri merupakan anak-anak yang selama 24 jam berada dalam pengasuhan pesantren, sehingga keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan mereka menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengelola pesantren.
“Santri selama 24 jam berada dalam pengasuhan pesantren, bukan bersama orang tuanya. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang,” kata Arifah.
Ia menegaskan, perlindungan santri tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan mental, psikologis, hingga kehormatan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan tersebut.
Arifah menyebut terdapat empat pilar utama yang harus menjadi perhatian seluruh pengasuh pesantren dalam membangun sistem perlindungan santri. Keempatnya meliputi keamanan jasmani, perlindungan kehormatan dan martabat santri, perlindungan dari perundungan atau bullying, serta terciptanya suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan anak.
“Santri harus terlindungi secara fisik, terjaga martabat dan kehormatannya, tidak mengalami tekanan psikis akibat bullying, dan mendapatkan ruang belajar yang nyaman agar tumbuh menjadi generasi unggul,” tegasnya.
Kegiatan yang diprakarsai Rabithah Ma’ahid Islamiyah PWNU Jawa Tengah tersebut diikuti sekitar 350 peserta yang terdiri atas 250 pengasuh pesantren putri dari berbagai daerah di Jawa Tengah serta 100 musyrifah dari wilayah Karesidenan Banyumas. Forum mengusung tema “Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah.”
Ketua RMI PWNU Jawa Tengah, KH Ahmad Fadlullah Turmudzi mengatakan, halaqah tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan santri dari dalam lingkungan pesantren sendiri.
Menurutnya, pengasuh pesantren putri memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah pesantren sekaligus memastikan proses pendidikan berjalan dalam koridor kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anak.
Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Banjarnegara sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
“Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak merupakan investasi masa depan yang sangat penting,” katanya.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan materi terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pesantren Ramah Anak, pemahaman Undang-Undang Perlindungan Anak, pencegahan kekerasan seksual, hingga pelatihan konseling dasar dan deteksi dini persoalan psikologis santri.
Forum juga menghadirkan narasumber dari kalangan pengasuh pesantren, advokat perlindungan anak, hingga akademisi psikologi guna memperkuat kapasitas musyrifah dalam mendampingi santri secara profesional dan humanis.
Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen bersama untuk membentuk Satuan Tugas Perlindungan Santri di masing-masing pesantren. Langkah tersebut diharapkan menjadi upaya nyata dalam mewujudkan pesantren yang aman, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap santri perempuan maupun laki-laki di Jawa Tengah.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, jajaran pengurus NU Jawa Tengah, serta tokoh perempuan dari berbagai kabupaten/kota.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
