RATUSAN petani kentang yang tergabung dalam Serikat Petani Kentang Batur mendatangi Bupati Banjarnegara untuk menyampaikan langsung keresahan mereka. Dalam audiensi tersebut, petani meminta pemerintah daerah ikut memperjuangkan pupuk subsidi bagi komoditas kentang yang selama ini belum masuk daftar penerima bantuan pemerintah pusat.
Selain persoalan pupuk, para petani juga menyuarakan anjloknya harga kentang serta meningkatnya biaya produksi yang semakin menekan kehidupan petani kecil di kawasan Dieng dan sekitarnya.
Ketua Serikat Petani Kentang Batur, Mudasir, menegaskan bahwa kentang bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan sudah menjadi ikon daerah Banjarnegara. Namun, kejayaan komoditas tersebut dinilai kian meredup sejak kentang dikeluarkan dari daftar komoditas penerima pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat.
Ia meminta Pemkab Banjarnegara tidak tinggal diam dan ikut berjuang agar kentang kembali masuk dalam kebijakan subsidi nasional.
“Kami ini beli pupuk, bukan mencuri. Tapi ketika pupuk itu dibawa pulang, justru kami terancam sanksi hukum,” katanya.
Menurutnya, petani kentang sering berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi membutuhkan pupuk bersubsidi agar biaya produksi terjangkau, di sisi lain terancam persoalan hukum ketika membeli pupuk subsidi yang tidak terserap petani di luar wilayah Batur.
Petani Kentang Keluhkan Biaya Produksi Melonjak, Harga Terjun Bebas
Tak hanya pupuk, petani juga mengeluhkan melonjaknya biaya produksi, mulai dari harga pestisida, kelangkaan BBM, hingga sulitnya mendapatkan LPG untuk pompa air saat musim kemarau. Kondisi ini tidak sebanding dengan harga jual kentang yang terus menurun di pasaran.
“Daya juang kami turun drastis. Kami tidak minta macam-macam, hanya minta hak yang sama seperti petani komoditas lain,” ujar Mudasir.
Bupati Banjarnegara Janji Kawal Aspirasi ke Pusat
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menegaskan bahwa Pemkab Banjarnegara tidak menutup mata. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan pupuk subsidi kentang kepada Kementerian Pertanian.
“Ini bukan hanya masalah Banjarnegara, tapi persoalan nasional. Saya sudah tiga kali ke kementerian, bahkan bersama Bupati Wonosobo. Namun memang terbentur kebijakan pusat dan keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati berjanji akan mengawal langsung perwakilan petani untuk beraudiensi dengan Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat.
“Saya akan kawal langsung ke Jakarta. Kita bawa data riil luas lahan, biaya produksi, dan kerugian petani agar hortikultura, khususnya kentang, bisa kembali masuk daftar subsidi,” tegasnya.
Solusi Jangka Pendek, BBM dari Sampah Plastik
Sebagai langkah jangka pendek menghadapi mahalnya biaya operasional pompa air saat kemarau, Bupati memaparkan rencana pilot project pengolahan sampah plastik menjadi BBM jenis solar di kawasan Dieng.
“Kami sedang menyusun payung hukum berupa Perda agar solar hasil olahan sampah ini bisa digunakan petani dengan harga terjangkau dan tanpa rasa takut tersangkut masalah hukum,” ujarnya.
Pupuk Indonesia Tegaskan Ikuti Aturan Pusat
Sementara itu, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Banjarnegara, Nur Setia Widiyanto, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ditetapkan pemerintah.
“Secara aturan, kentang memang belum masuk dalam komoditas bersubsidi. Kami tidak bisa melanggar ketentuan itu. Solusi sementara adalah menggunakan pupuk non-subsidi yang tersedia di kios resmi,” katanya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pemkab Banjarnegara dan Serikat Petani Kentang akan segera merumuskan data biaya produksi (Break Even Point/BEP) untuk dibawa ke Jakarta sebagai bahan advokasi kebijakan.
Para petani pun menegaskan akan terus mengawal aspirasi ini, sembari menagih janji kampanye Presiden terkait pupuk murah yang mudah diakses langsung oleh petani.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
