Media Massa Didorong Jadi Penjernih Informasi di Tengah Maraknya Hoaks

Syarif TM
Gubernur Jateng saat bersama sejumlah insan media massa di Kota Surakarta. (dok. Pemprov)

DI tengah derasnya arus informasi di era digital yang kerap tidak terverifikasi hingga memicu maraknya hoaks, media massa dituntut mengambil peran lebih strategis, tidak sekadar sebagai penyampai berita.

Dalam kondisi tersebut, media massa—khususnya media mainstream—harus mampu menjadi penyaring sekaligus penjernih informasi bagi publik. Hal ini disampaikan dalam pertemuan insan media bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kota Surakarta, Selasa (7/4/2026).

Media Massa Harus Kritis, Berimbang, dan Kredibel

Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi mengapresiasi perkembangan media massa yang mampu beradaptasi di tengah perubahan era digital. Ia menilai media saat ini memiliki karakter energik, kritis, dan dekat dengan dinamika masyarakat.

“Media massa harus punya energi besar, kritis, serta berimbang, dan itu penting untuk membangun,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah banjir informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, media harus hadir sebagai penyeimbang dengan menyajikan informasi yang akurat dan kredibel.

Baca juga  Siswa SMK Papua Jadi Juara Duta Muda BPJS Kesehatan 2025

“Media massa adalah mata dan telinga kami untuk menjembatani pembangunan. Di tengah informasi yang belum tentu benar, media harus menjadi semacam ‘cleaning service’, penjernih agar masyarakat mendapat informasi yang sehat,” katanya.

Jaga Ruang Publik dan Perkuat Fungsi Kontrol Sosial

Ahmad Luthfi menekankan bahwa media juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas ruang publik. Pemberitaan yang berimbang dan konstruktif dinilai penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Ia pun mendorong insan media untuk tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Kritik Media Jadi “Obat” bagi Pemerintah

Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kritik dari media merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Silakan kritik kami. Itu adalah obat bagi pejabat publik. Namun, pembangunan yang berjalan juga perlu disampaikan karena membangun daerah membutuhkan kolaborasi,” katanya.

Dengan peran tersebut, media diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat.

Baca juga  Berikut Jabatan Baru 41 Pejabat Setelah Rotasi di Lingkungan Pemkab Kebumen

Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!