
SEPUTARBANYUMAS.COM – Pemerintah Kabupaten Cilacap bersiap menggelar seleksi terbuka untuk mengisi dua posisi strategis dalam struktur pemerintahan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris DPRD (Sekwan). Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) ini dijadwalkan dibuka dalam waktu dekat menyusul keluarnya izin dari Gubernur Jawa Tengah.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menegaskan bahwa proses seleksi akan berlangsung secara terbuka, objektif, dan profesional tanpa adanya praktik jual beli jabatan. Hal ini menjadi komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong reformasi birokrasi dan menghadirkan pemimpin daerah yang benar-benar kompeten.
“Kami pastikan tidak akan ada praktik jual beli jabatan. Proses ini terbuka bagi siapa pun yang memenuhi kriteria, baik dari internal Kabupaten Cilacap, pemerintah provinsi, maupun pusat,” ujar Bupati Syamsul, Senin (12/5/2025).
Pelaksanaan seleksi ini mengacu pada regulasi yang membatasi kepala daerah melakukan mutasi dalam enam bulan pertama masa jabatan. Namun, melalui mekanisme khusus dan permohonan resmi, Pemkab Cilacap telah memperoleh izin dari Gubernur untuk tetap melaksanakan seleksi JPTP.
“Memang sesuai aturan, kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi, tetapi kami dapat mengajukan izin kepada Gubernur dan Menteri untuk melaksanakan seleksi ini,” jelasnya.
“Setelah mendapatkan izin dari Gubernur, kami langsung melakukan rapat internal untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dalam waktu dekat ini, kami akan secara resmi membuka seleksi,” sambungnya.
Seleksi ini dirancang secara menyeluruh dan ketat. Tidak hanya melalui tahapan administrasi dan uji kompetensi, para peserta juga diwajibkan menyampaikan karya tulis serta paparan visi dan misi mereka. Ini menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana calon memiliki pandangan strategis dalam membangun Cilacap ke depan.
“Kami ingin mereka menyampaikan gagasan secara konkret melalui karya tulis, bukan hanya sekadar melamar jabatan. Kami butuh pemimpin yang paham tantangan dan mampu merancang solusi,” imbuh Bupati.
Pemerintah juga akan melibatkan pihak independen dalam proses seleksi, seperti akademisi dari perguruan tinggi dan pejabat provinsi yang memiliki keahlian di bidang pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas seleksi.
“Kami ingin agar calon-calon Sekda dapat memberikan kontribusi nyata melalui karya tulis atau visi mereka, yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita akan mendorong ini temanya. Jadi agar tema ini nanti calon-calon Sekda ini juga memberikan karya tulis ataupun visi-visinya terkait dengan kita yang dibutuhkan itu,” tandasnya.
Dengan semangat transparansi dan kualitas, diharapkan hasil seleksi mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya cakap dalam tugas administratif, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Cilacap.



