SEPUTARBANYUMAS.COM – Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng diminta meningkatkan kinerja dan berinovasi. Hal tersebut agar BUMD mampu menyumbangkan deviden yang signifikan bagi pembangunan di Jawa Tengah.
Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong mengatakan BUMD memegang peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, menyediakan layanan publik berkualitas, serta menjadi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia memberi sorotan khusus pada BUMD Pemprov Jateng pada sektor jasa keuangan. Menurutnya, peran tersebut semakin krusial, mengingat mereka berada pada garis depan dalam mendorong inklusi keuangan, mendukung UMKM, dan menjamin keberlangsungan ekonomi lokal.
Jawa Tengah saat ini memiliki 41 BUMD dengan mayoritas, yakni 33 diantaranya bergerak dalam sektor perbankan. Dengan banyaknya perusahaan tersebut diharapkan pengelolaan BUMD menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“Namun seperti kita tahu, Jawa Tengah masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan utama. Kondisi keseluruhan BUMD yang dimiliki Pemprov Jawa Tengah saat ini juga belum sesuai yang diharapkan,” ujar Sumanto, belum lama ini.
Menurutnya, hanya beberapa BUMD yang punya kontribusi signifikan terhadap PAD. Deviden paling besar saat ini masih disumbangkan Bank Jateng.
Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan dalam mengelola BUMD agar mampu meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu, BUMD mampu menyumbangkan deviden yang signifikan sesuai potensi yang ada.
“BUMD bidang jasa keuangan saat ini, terutama Bank Jateng dan BPR BKK masih bisa dioptimalkan kinerjanya. Saya melihat Bank Jateng selama ini masih banyak bermain aman di sektor keuangan pemerintah daerah, belum menyentuh kebutuhan keuangan masyarakat secara luas seperti menyalurkan kredit UMKM,” katanya.
Demikian juga BPR BKK sebenarnya memiliki potensi besar dan tak kalah dengan Bank Jateng sebagai saudara tuanya. Dengan manajemen yang bagus dan akuntabel, lanjutnya, BPR BKK bisa menjelma menjadi bank yang mampu bersaing dengan bank lainnya.
Ia menambahkan, BUMD jasa keuangan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya keterbatasan modal, tata kelola yang belum optimal, adaptasi terhadap digitalisasi, hingga ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan swasta. Oleh karena itu, strategi penguatan BUMD harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Saya yakin, dengan komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BUMD, regulator, dan masyarakat, dapat menjadikan BUMD jasa keuangan di Jawa Tengah sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
