TANGGAL 20 Februari 2026 menjadi penanda satu tahun kepemimpinan duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Provinsi Jawa Tengah. Setahun perjalanan itu diwarnai ujian berat berupa rentetan bencana hidrometeorologi, sekaligus capaian investasi dan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional.
Di tengah tekanan bencana dan dinamika sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mendorong investasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka kemiskinan.
Diuji Bencana: Dari Demak hingga Lereng Slamet
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sejumlah wilayah di Jawa Tengah diterpa bencana. Banjir bandang dan tanggul jebol melanda Demak, rob merendam Sayung, longsor terjadi di lereng Gunung Slamet yang berdampak ke Banjarnegara dan Cilacap, serta tanah gerak di Kabupaten Tegal.
Pemprov Jateng mengklaim bergerak cepat dalam penanganan, mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan dilakukan simultan agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan.
Collaborative Government Jadi Strategi Utama
Ahmad Luthfi menyebut pendekatan yang ditempuh sebagai collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Konsep ini menekankan sinergi antara pemerintah provinsi dengan bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra luar daerah dan luar negeri.
“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, nilai gotong royong, kolaborasi, dan kerja tim menjadi fondasi utama karena pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan kompleks.
Investasi Naik, Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,37 Persen
Data Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (year-on-year). Angka ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen dan menjadi yang tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Dari sisi investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas:
- PMA: Rp50,86 triliun
- PMDN: Rp37,64 triliun
Total terdapat 105.078 proyek terealisasi dengan serapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, turut mengapresiasi langkah kolaboratif Pemprov Jateng dalam mendorong investasi. Ia menilai Jawa Tengah menjadi salah satu magnet investasi karena kepemimpinan yang membuka ruang kerja sama luas.
Kemiskinan Turun, Gini Ratio Terkendali
Dampak pertumbuhan ekonomi mulai terlihat pada indikator kesejahteraan. Berdasarkan data BPS:
- Angka kemiskinan turun dari 9,48 persen (Maret 2025) menjadi 9,39 persen (September 2025)
- Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025
- Gini ratio berada di angka 0,350
- PDRB per kapita naik menjadi Rp50,82 juta (tumbuh 5,9 persen)
- Tingkat pengangguran terbuka per November 2025 sebesar 4,32 persen
Meski demikian, pekerjaan rumah masih tersisa, terutama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan bisa kita turunkan. Kita semakin baik, maka perlu ditingkatkan lagi,” kata Taj Yasin.
Program Pro Rakyat: Speling hingga RTLH
Selama setahun, sejumlah program prioritas digulirkan untuk menyasar kelompok rentan, antara lain:
- Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan
- Sekolah kemitraan pendidikan gratis
- Beasiswa santri
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Taj Yasin menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan, termasuk bagi kelompok disabilitas.
Dampak Nyata di Masyarakat Bawah
Di tingkat akar rumput, perubahan mulai terasa. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Brebes dinyatakan lulus dari data kemiskinan.
Salah satunya, Setia Puji, yang berhasil mengembangkan usaha bakso keliling hingga mandiri secara ekonomi. Ia mengaku bantuan sosial yang diterima menjadi pemicu awal untuk bangkit dan berusaha.
“Motivasi saya adalah bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih baik,” ujarnya.
40 Penghargaan, Tapi PR Masih Banyak
Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Tengah meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun Ahmad Luthfi menegaskan, penghargaan bukan tujuan akhir.
“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak dan melayani masyarakat,” katanya.
Bagi Luthfi, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni atau merawat secara berkelanjutan. Kolaborasi, menurutnya, tidak boleh berhenti karena pelayanan kepada rakyat adalah amanah tanpa batas waktu.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
