PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk berperan lebih besar dalam memperkuat kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting guna memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan dan tantangan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka Pra Rapat Koordinasi Pendapatan Tahun 2026 dan Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung B Kantor Bapenda Jawa Tengah, Semarang, Rabu (4/3/2026).
Menurut Sumarno, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki harapan besar terhadap kontribusi BUMD dan BLUD dalam memperkuat kemandirian pendapatan daerah.
“Pak Gubernur berharap kemandirian fiskal daerah dapat semakin kuat, terutama melalui kontribusi dari BUMD dan BLUD,” ujarnya.
BUMD Dinilai Memiliki Sistem Pengelolaan Lebih Profesional
Sekda Sumarno menjelaskan, dari sisi instrumen pengelolaan, BUMD dan BLUD memiliki sistem yang lebih maju dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini karena BUMD menerapkan konsep bisnis yang menuntut pengelolaan profesional.
Dalam struktur pengelolaan pemerintahan daerah, OPD berada pada tingkat dasar, sementara BLUD berada pada tingkat menengah. Sedangkan BUMD berada pada level tertinggi karena beroperasi dengan pendekatan bisnis.
“BUMD memiliki konsep bisnis sehingga pengelolaannya dituntut lebih profesional. Kami berharap profesionalisme ini terus ditingkatkan agar BUMD dan BLUD mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa direksi BUMD telah diberikan mandat penuh dalam menjalankan manajemen perusahaan secara profesional.
Baik BUMD maupun BLUD juga memiliki kesamaan dalam instrumen pengelolaan, yakni sama-sama menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta memiliki dewan pengawas. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan OPD yang tidak memiliki mekanisme serupa.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah optimistis bahwa BUMD dan BLUD dapat berperan lebih maksimal dalam mendongkrak PAD Jawa Tengah.
Bapenda Siapkan Strategi Capai Target Pendapatan
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Masrofi, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jateng.
Menurut Masrofi, upaya kolaboratif tersebut menjadi kunci dalam mencapai target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026.
“Kami menyadari bahwa untuk mencapai target PAD tahun 2026 masih diperlukan upaya yang lebih keras dan strategi yang lebih efektif,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mempengaruhi asumsi dalam penentuan target pendapatan daerah tahun ini.
Meski demikian, Bapenda Jawa Tengah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Jateng berharap pada tahun 2027 dapat muncul terobosan baru yang mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah secara signifikan.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
