Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat capaian di tingkat nasional. Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024, daerah ini menempati peringkat ke-14 nasional untuk kategori pemerintah kabupaten dengan status kinerja tinggi.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, (27/4/2026).
Menurut Bupati Fahmi, capaian ini menunjukkan lonjakan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, skor EPPD Purbalingga mencapai 3,5094, meningkat dari tahun sebelumnya yang masih berada pada kategori sedang. Dengan nilai tersebut, Purbalingga masuk dalam jajaran 15 kabupaten terbaik secara nasional.
“EPPD merupakan instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah yang mencakup sejumlah indikator strategis, antara lain Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga akuntabilitas tata kelola pemerintahan,” katanya.
Bupati Fahmi menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
“Ini prestasi bersama 14 kabupaten lainnya yang masuk kategori tinggi. Apresiasi untuk seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah. “Terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras,” kata Fahmi.
Fahmi berharap tren positif ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. “Ini peningkatan dari capaian sebelumnya, semoga ke depan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan kapasitas dan tanggung jawab kepala daerah.
“Semangat otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki kepala daerah harus disertai dengan kapasitas, tanggung jawab, juga integritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian kinerja daerah harus berbasis indikator yang terukur. “Hari ini ada 29 kepala daerah yang mencatatkan angka tertinggi dalam laporan evaluasi, dan ini akan menyemangati yang lainnya,” kata Bima.
Menurut Wamendagri, momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dengan tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan yang kian kompleks, mulai dari dinamika global hingga tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
