PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah resmi menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Kebijakan ini ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis serta pembentukan perangkat daerah baru.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penataan organisasi tersebut dilakukan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah sekaligus menyesuaikan nomenklatur pemerintahan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Penataan ini dilakukan untuk mempercepat program pembangunan dan menyesuaikan dengan visi-misi nasional. Salah satunya dengan penggabungan urusan pertanian dan peternakan,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas. Dari total 1.049 pejabat yang dilantik, sebanyak 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, Pemprov Jateng juga melantik 380 Pejabat Administrator dan 623 Pejabat Pengawas yang akan mengisi struktur organisasi baru hasil penataan SOTK.
SOTK Baru Gabungkan Dinas Strategis
Dalam penyesuaian SOTK baru tersebut, Pemprov Jateng menggabungkan sejumlah urusan strategis serta memperkuat fungsi perangkat daerah, khususnya di sektor infrastruktur. Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu organisasi. Dinas ini dipimpin oleh Hanung Triyono.
Urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan kini digabung dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) yang dipimpin Defransisco Dasilva Tavares. Penggabungan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan di sektor pangan dan agribisnis.
Sementara itu, penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.
Penataan SOTK baru ini juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, termasuk Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan SOTK baru ini turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan perkantoran bagi masing-masing dinas. “Pembagian kantor dinas sudah kita atur,” katanya.
Segera Lakukan Adaptasi untuk Percepatan Pembangunan
Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pejabat yang dilantik diharapkan mampu bekerja dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan untuk mewujudkan birokrasi yang solid, efektif, dan berbasis kerja tim.
“Siapapun pejabatnya, harus mampu berkolaborasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif,” katanya.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
