Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 393 miliar pada 2026. Ia memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menurunkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.
Hal tersebut disampaikan Syamsul saat apel pagi bersama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Cilacap, Kamis (22/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran, saya tegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas. Kita tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak Cilacap hanya karena keterbatasan fiskal,” kata Syamsul.
Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai pamong yang dituntut bekerja profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Apel pagi bersama ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan komunikasi antarseluruh jajaran pendidikan.
Kegiatan apel diikuti tidak hanya oleh pegawai Dinas P dan K, tetapi juga sejumlah pemangku kepentingan pendidikan. Di antaranya Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), koordinator wilayah pendidikan kecamatan, ketua komite SMP, koordinator pengawas TK, SD, dan SMP, serta Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Cilacap.
Syamsul menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas layanan pendidikan yang kita berikan hari ini,” ujarnya.
Di tengah pemangkasan dana transfer dari pusat, Pemkab Cilacap tetap berkomitmen mengoptimalkan anggaran pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan Dana BOS Pendamping Daerah, penambahan insentif bagi guru PAUD, serta perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah.
“Kalau dari APBD belum mencukupi, kita akan berupaya mencari dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Yang penting, kebutuhan dasar pendidikan tetap terpenuhi,” tegas Syamsul.
Selain itu, Syamsul juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak memaksakan program dan kegiatan yang berpotensi membebani kemampuan anggaran daerah. Sekolah-sekolah diminta tidak membebani wali murid dan mengoptimalkan pemanfaatan dana dari APBN serta dana BOS yang telah tersedia.
“Perbaiki tata kelola keuangan di sekolah. Optimalkan BOS dari APBN dan BOS Pendamping Daerah. Jika memang harus berkomunikasi dengan wali murid, lakukan sesuai aturan dan jangan sampai memberatkan,” pungkasnya.
Bupati berharap dengan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan transparan, kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Cilacap tetap terjaga meski berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
