MASALAH akurasi data kemiskinan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Demi memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana akan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) langsung di lapangan.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya strategis untuk meminimalisir kekeliruan administratif yang selama ini kerap terjadi, sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan penerima bantuan sosial.
ASN Turun Langsung, Validasi Data Kemiskinan Dilakukan Door-to-Door
Bupati Amalia menegaskan, keterlibatan ASN sebagai tim verifikator menjadi kunci penguatan validasi data kemiskinan di lapangan. Menurutnya, penanganan persoalan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan modal sosial tanpa dukungan data yang akurat dan mutakhir.
“Tujuannya jelas, agar bantuan di Kabupaten Banjarnegara benar-benar tepat sasaran. Kalau hanya mengandalkan penguatan modal sosial saja, prosesnya tidak akan cepat. Kita butuh aksi nyata di lapangan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, petugas verifikasi akan melakukan pengecekan langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) untuk melihat kondisi riil masyarakat penerima bantuan. Sehingga nantinya data kemiskinan benar-benar valid.
Ditemukan Warga Mampu Terdata Miskin
Kebijakan ini diambil menyusul adanya temuan di lapangan, di mana penerima bantuan justru berasal dari kalangan yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Sudah kita review, ada yang mengaku miskin tapi ternyata memiliki kendaraan bermotor. Hal-hal seperti ini harus kita tertibkan agar rasa keadilan di masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Menurut Bupati, pembenahan data kemikinan ini menjadi penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Banjarnegara, Sila Satriana, menjelaskan bahwa kegiatan validasi akan melibatkan unsur ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
“Ini perintah langsung untuk memastikan keadilan bagi masyarakat miskin. Kita kerahkan seluruh kekuatan aparatur, agar validasi terkait data kemikinan ini berjalan serentak, objektif, dan akurat,” katanya.
Menuju Data Tunggal dan Pengurangan Kemiskinan
Program validasi DTKS ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarnegara dalam menciptakan data tunggal kemiskinan yang solid dan terpercaya. Dengan data yang tervalidasi, diharapkan tidak ada lagi warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga miskin justru terlewatkan.
Bupati Amalia juga berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan hati nurani.
“Saya ingin ini bukan hanya cepat, tapi benar-benar tepat. Jangan sampai ada warga yang benar-benar lapar atau sakit, tapi tidak terdata hanya karena kesalahan administrasi,” katanya.
Kegiatan verifikasi lapangan dijadwalkan dimulai segera setelah sosialisasi selesai. Pemkab Banjarnegara menargetkan pembersihan data kemiskinan secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting di daerah.
*Anda bisa melihat info lain di Instagram kami.
