SEKRETARIS Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan pentingnya perhatian penuh dari para Sekda kabupaten/kota terhadap tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di daerah masing-masing.
Ia mengingatkan, koperasi desa berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, namun hanya akan berhasil jika dikelola secara profesional dan berpihak pada anggota.
“KDMP harus jadi perhatian. Jangan sampai mengulang pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) dulu yang rontok karena problem manajemen,” ujar Sumarno dalam Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Hotel Bahari Inn, Kota Tegal, Kamis (29/1/2026) malam.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah per Oktober 2025, tercatat sebanyak 8.523 unit KDMP telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 3.891 koperasi telah beroperasi dengan total anggota mencapai 136.112 orang.
Sumarno menilai, angka tersebut menunjukkan potensi besar KDKMP dalam mendorong ekonomi desa, asalkan tata kelola, transparansi, dan profesionalisme benar-benar dijaga.
Forsesdasi Jadi Ruang Satukan Persepsi Para Sekda
Menurut Sumarno, rapat koordinasi Forsesdasi ini bukan sekadar forum formal, melainkan ruang strategis untuk memperkuat silaturahmi dan menyamakan persepsi antarsekda yang memiliki tanggung jawab serupa.
“Kegiatan ini yang utama adalah silaturahmi. Kita kumpul karena tanggung jawab kita yang sama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga mengingatkan para Sekda kabupaten/kota untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala daerah masing-masing. Menurutnya, komunikasi yang baik dan kesamaan frekuensi menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan.
Hal senada disampaikan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan komunikasi antara kepala daerah dan sekretaris daerah agar tidak muncul sekat dalam birokrasi.
“Yang penting kepala daerah dan sekda satu frekuensi. Kalau tidak pas, saling mengingatkan supaya kebijakan berjalan baik,” kata Dedy.
KDMP Harus Bisa Jadi Pilar Ekonomi Berkelanjutan
Melalui penguatan tata kelola KDKMP dan sinergi antarpemangku kebijakan, Pemprov Jawa Tengah berharap koperasi desa mampu menjadi pilar ekonomi rakyat yang berkelanjutan, KDMP tidak sekadar program seremonial, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat desa.
*Anda bisa melihat info lain di Instagram kami.
