Hasil riset terbaru yang dilakukan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) mengungkap fakta kontras dalam industri jamu nasional. Meski memiliki legitimasi kultural yang kuat, kontribusi ekonomi jamu murni terhadap PDB industri obat tradisional masih berada di bawah 0,3 persen pada periode 2022–2023.
Penulis riset sekaligus perwakilan Nusantara Centre, Agus Rizal, menyatakan bahwa angka tersebut mengonfirmasi adanya jurang besar antara kekuatan budaya dan realisasi ekonomi. Menurutnya, jamu saat ini masih terjebak sebagai mekanisme bertahan hidup (survival economy) ketimbang menjadi mesin pertumbuhan (growth engine).
“Jamu dikenal luas dan dikonsumsi rutin, tetapi belum berhasil bertransformasi menjadi sektor bernilai tambah tinggi. Secara struktural, industri ini didominasi usaha kecil rumah tangga dengan teknologi minim, sehingga menciptakan jebakan produktivitas rendah,” ujar Agus Rizal dalam keterangannya, Kamis (26/02).
Stagnasi Pasar dan Kesejahteraan Pekerja
Riset yang dilakukan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada permintaan, melainkan pada struktur industri. Data menunjukkan 64 persen konsumen tetap memilih jamu tradisional, namun 46 persen pelaku usaha mengaku penjualannya stagnan.
Narasumber lainnya dari PPJAI, Heri Susanto, menyoroti dampak stagnasi ini terhadap kesejahteraan pekerja. Ia memaparkan bahwa lebih dari 79 persen pekerja di industri jamu berada pada kondisi upah tetap atau bahkan menurun.
“Industri ini menyerap tenaga kerja, tetapi gagal meningkatkan kesejahteraan. Padahal, dengan potensi pasar yang besar, industri jamu semestinya mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan upah yang lebih maksimal,” tegas Heri.
Tertinggal dari Farmasi Modern
Riset ini juga membandingkan performa jamu dengan industri farmasi kimia yang mencatat pertumbuhan tahunan di atas 8 persen. Sementara ekspor farmasi mencapai lebih dari USD 500 juta, kontribusi ekspor jamu belum tercatat secara signifikan dalam statistik perdagangan nasional.
Heri Susanto menilai kondisi ini merupakan dampak dari “penganaktirian” industri jamu oleh negara dalam hal kebijakan dan investasi riset. “Tanpa intervensi strategis, jamu akan terus hidup hanya sebagai simbol budaya tanpa kekuatan ekonomi yang nyata,” kata dia.
Rekomendasi Kebijakan: Banrehi dan Program Nasional
Sebagai solusi, Nusantara Centre dan PPJAI mendorong pembentukan Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia (Banrehi) serta pembuatan road map berbasis big data.
Agus Rizal menekankan pentingnya dukungan konkret pemerintah yang selaras dengan program nasional, di antaranya Integrasi Produk Lokal: Memasukkan susu kambing, temulawak, dan madu ikan sidat ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanganan stunting.
Diversifikasi Pangan: Memanfaatkan karbohidrat alternatif seperti pati irut untuk lansia. Insentif Fiskal: Pemberian program bebas pajak bagi pengusaha jamu pemula dan UMKM.
“Negara wajib hadir untuk memastikan potensi ini tidak mubazir. Menjadikan jamu sebagai industri strategis nasional adalah langkah nyata menuju kedaulatan kesehatan yang diamanatkan konstitusi,” kata Agus.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
