SEPUTARBANYUMAS.COM – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di Metro Park View Hotel Semarang ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan instansi pemasyarakatan serta keimigrasian di Jawa Tengah.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, membuka kegiatan tersebut dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi penguatan sistem hukum nasional. “Kami berharap adanya peningkatan regulasi, penguatan SDM, serta modernisasi sarana dan prasarana, demi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu aktual mengemuka, di antaranya persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, kebutuhan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru, hingga urgensi penguatan ketahanan pangan berbasis pembinaan narapidana.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso menjelaskan bahwa beberapa kabupaten, seperti Sukoharjo, masih belum memiliki Lapas atau Rutan sendiri. “Tahanan masih harus dititipkan ke Solo dan Wonogiri, dan kami sedang berkoordinasi dengan bupati setempat untuk pengadaan lahan,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Tahanan menyoroti tingginya tingkat hunian di sejumlah lapas di Jawa Tengah yang menjadi penyangga wilayah sekitarnya. Ia menyebut perlunya pengembangan Lapas Terbuka seperti yang telah dilakukan di Lapas Terbuka Kendal, yang menjadi percontohan dalam program ketahanan pangan nasional.
Dalam bidang keimigrasian, perhatian tertuju pada kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru di wilayah Blora dan Purworejo, serta relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Tengah menyampaikan bahwa keterbatasan ruang pelayanan dan fasilitas parkir menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik.
Selain itu, peresmian Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sebagai gedung terbesar di Indonesia diharapkan dapat menjadi tonggak baru pelayanan imigrasi di Jawa Tengah. “Gedung ini akan memperkuat sistem layanan yang lebih modern dan terintegrasi,” ujarnya.
Komisi XIII juga memberikan perhatian terhadap Lapas Perempuan (LPP) Semarang, khususnya terkait pemeliharaan bangunan heritage serta fasilitas pengasuhan jarak jauh untuk WBP perempuan yang memiliki anak.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Tenku Ibrahim, turut menyampaikan dukungannya terhadap pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat sebagai bagian dari pendekatan hukum yang humanis dan berkeadilan.
Sebagai penutup, Rinto Subekti menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah daerah. “Kami mendorong kerja sama lintas sektor, termasuk dalam bentuk hibah, agar pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara DPR RI dan seluruh elemen di lingkungan pemasyarakatan serta keimigrasian Jawa Tengah, guna mewujudkan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
