PEMERINTAH Kabupaten Banjarnegara semakin serius memperkuat tata kelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2026. Melalui sosialisasi bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemkab menggandeng tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk memberikan pembinaan strategis dan penguatan sistem pengawasan.
Kegiatan pembiinaan tata kelola keuangan daerah yang digelar di Aula Sasana Bhakti Praja pada Jumat (27/2/2026) ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan tahun depan.
BPK Dorong Pendekatan Preventif dan Perbaikan Berkelanjutan
Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, menegaskan bahwa peran BPK tidak hanya sebatas audit. Lembaga tersebut juga hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan tertib administrasi dan meminimalkan risiko hukum dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, kesesuaian antara laporan administrasi dan kondisi riil di lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas. Ia juga mendorong penerapan prinsip continuous improvement dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Pengawasan dan pembinaan berjalan beriringan. Transparansi adalah fondasi agar persoalan teknis tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Pendekatan preventif ini diharapkan mampu menekan potensi temuan dan memperkuat budaya kerja yang berbasis integritas di seluruh OPD.
Evaluasi Proyek 2025, Fokus Kewajaran Harga dan Kualitas
Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, menyampaikan bahwa forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan proyek fisik tahun 2025. Salah satu sorotan utama adalah kewajaran harga dalam proses pengadaan.
Ia menekankan pentingnya perhitungan harga yang cermat dan efisien agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan kualitas bangunan yang baik serta menjamin upah layak bagi tenaga kerja.
Langkah ini dinilai strategis untuk mencegah potensi pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
7.515 Paket Proyek Siap Digulirkan pada 2026
Pj Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, memaparkan bahwa rencana pengadaan Tahun Anggaran 2026 mencakup 7.515 paket pekerjaan.
Prioritas anggaran diarahkan pada:
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai sekitar Rp87 miliar
- Rehabilitasi fasilitas pendidikan dengan alokasi sekitar Rp6,1 miliar
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Profesionalisme ASN Jadi Kunci Keberhasilan
Selain aspek teknis pengadaan, Pemkab Banjarnegara juga menekankan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Seluruh ASN diharapkan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku terkait tata kelola keuangan daerah serta tidak terpengaruh intervensi pihak luar.
Dengan pembinaan langsung dari BPK RI, Pemkab menargetkan adanya perbaikan signifikan dalam proses bisnis pengadaan, mulai dari standarisasi upah hingga pengawasan kualitas material.
Penguatan tata kelola keuangan daerah ini diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banjarnegara di tahun 2026 dan seterusnya.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
