Gubernur Ahmad Luthfi dan KPK Bantah Klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq soal OTT

Syarif TM
Gubernur Ahmad Luthfi dan KPK membantah klaim bupati Pekalongan saat OTT. (dok. Pemprov Jateng)

PERNYATAAN Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang menyebut dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) menuai klarifikasi dari berbagai pihak.

Ahmad Luthfi secara tegas membantah klaim tersebut. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu.

Gubernur Ahmad Luthfi mengaku baru mengetahui kabar penangkapan Bupati Pekalongan oleh KPK dari pemberitaan media pada Selasa pagi. “Saya justru baru mengetahui kabar tersebut dari media pada Selasa pagi,” ujar Ahmad Luthfi.

Pertemuan Bahas Program Makan Bergizi Gratis

Gubernur Ahmad Luthfi tidak menampik bahwa Fadia Arafiq sempat datang ke kediamannya pada Senin (3/3/2026) malam. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya antara mereka berdua.

Menurutnya, pertemuan itu tidak hanya bupati Pekalongan, tetapi juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah lain, yakni Bupati Tegal serta Wakil Bupati Purbalingga.

Baca juga  BREAKING NEWS: Puluhan Wali Murid SDN 4 Krandengan Banjarnegara Segel Gerbang Sekolah, Tolak Menu Makan Bergizi Gratis!

Agenda pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah. Pembahasan itu dilakukan sebagai persiapan menjelang rapat koordinasi MBG yang digelar di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah keesokan harinya.

Rapat koordinasi tersebut diketahui dipimpin oleh Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan Fadia juga sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat koordinasi yang berlangsung pada Selasa siang.

“Senin malam saya ada kegiatan buka bersama dengan teman-teman Ansor. Setelah itu beberapa kepala daerah datang melaporkan progres program MBG. Bu Fadia juga menyampaikan izin tidak bisa hadir pada rapat koordinasi hari Selasa bersama para menteri. Setelah selesai, semua kembali ke daerah masing-masing,” katanya.

KPK Tegaskan Tidak Ada Penangkapan Bersama Gubernur

Sementara itu, pihak KPK juga memberikan klarifikasi terkait spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai penangkapan bupati pekalongan tersebut.

Baca juga  Jelang Liga 4, PSCS Cilacap Genjot Latihan Fisik di Teluk Penyu

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa tidak ada informasi yang menyebutkan Bupati Pekalongan ditangkap bersama Gubernur Jawa Tengah.

“Selama kami berada di posko dan berkomunikasi dengan tim di lapangan, tidak ada informasi seperti itu,” ujar Asep saat konferensi pers dengan wartawan.

Klarifikasi dari KPK ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang muncul setelah beredarnya pernyataan Fadia Arafiq usai operasi tangkap tangan dilakukan.

Ahmad Luthfi: Peristiwa Ini Jadi Pelajaran bagi Kepala Daerah

Gubernur Ahmad Luthfi menilai peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Program pencegahan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK yang memberikan pengarahan kepada kepala daerah maupun anggota DPRD.

Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun praktik proyek yang berpotensi merugikan pembangunan daerah.

Baca juga  Update Penolakan MBG di Banjarnegara: Pengiriman Dihentikan Sementara, Wali Murid Bakal 'Geruduk' Awasi Dapur

Menurut Luthfi, tindakan korupsi sering kali terjadi karena adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.

Ia pun menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan sesuai aturan hukum.

“Pejabat publik harus menjadi teladan. Kalau pemimpinnya tidak memberi contoh yang baik, maka sistem juga akan rusak,” katanya.

Luthfi juga mengingatkan para pejabat publik agar tidak bergaya hidup berlebihan atau memamerkan kekayaan.

Menurutnya, birokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika para pemimpin daerah memegang teguh prinsip integritas dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.