Hormati Proses Hukum KPK, Pemprov Jateng Tegaskan Komitmen Birokrasi Bersih
OPERASI tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, memicu perhatian luas publik Jawa Tengah. Penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjadi sorotan, karena terjadi tak lama setelah penanganan kasus lain yang melibatkan kepala daerah di provinsi yang sama.
Menanggapi terjadinya OTT Bupati Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh kabupaten/kota.
Usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026), Luthfi menyatakan bahwa pemerintah provinsi menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan.
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance,” ujarnya.
Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas dan Hindari Penyalahgunaan Wewenang
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menuturkan bahwa sejak awal dirinya telah mengingatkan para bupati dan wali kota agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi, terutama dalam proses pengadaan proyek pemerintah.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan tidak melanggar hukum. Namun kembali lagi, itu tergantung pada masing-masing individu,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Para pihak yang diamankan telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum setelah pemeriksaan intensif.
OTT Bupati Pekalongan Jadi Alarm Bagi Pemerintah Daerah Perkuat Pengawasan
Kasus Bupati Pekalongan ini kembali memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat OTT lembaga antirasuah. Publik pun menaruh perhatian besar terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan sistem pengawasan internal, serta edukasi integritas bagi pejabat publik agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif tanpa tersandera praktik korupsi.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
