PEMERINTAH meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemantauan secara intensif dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) serta warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan kondisi para PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah, terus dimonitor secara berkala.
Hal itu disampaikan setelah Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla melakukan pertemuan dengan Gubernur di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Menurut Dzulfikar, pemerintah telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan diplomatik Indonesia di Timur Tengah, baik melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
“Sejak situasi di Timur Tengah mulai memanas, kami sudah langsung berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara-negara kawasan tersebut untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan,” kata Dzulfikar.
Hotline Darurat Disiapkan untuk Pekerja Migran dan WNI
Selain melakukan pemantauan melalui jalur diplomatik, pemerintah juga menyediakan jalur komunikasi darurat bagi para tenaga kerja asal Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah.
Dzulfikar menjelaskan bahwa nomor hotline telah disebarkan kepada para PMI dan WNI agar mereka dapat segera menghubungi otoritas Indonesia jika menghadapi situasi darurat atau membutuhkan bantuan.
“Prinsipnya negara harus hadir untuk melindungi warganya, terutama ketika terjadi peningkatan eskalasi konflik di suatu wilayah,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah juga masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga Indonesia yang berada di sekitar wilayah konflik. Pendataan tersebut mencakup tidak hanya pekerja migran, tetapi juga masyarakat Indonesia yang sedang berada di Timur Tengah untuk keperluan ibadah.
“Selain pekerja migran, ada juga jemaah umrah yang berada di kawasan tersebut. Sampai saat ini, berdasarkan pemantauan kami, situasi masih relatif aman,” katanya.
Pemprov Jateng Siap Koordinasi Jika Diperlukan Evakuasi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan para pekerja migran asal daerahnya.
Menurutnya, pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga yang bekerja di luar negeri.
Apabila kondisi di kawasan konflik memburuk, Pemprov Jawa Tengah siap berkoordinasi dengan KP2MI serta Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah cepat, termasuk kemungkinan pemulangan warga.
“Jika situasi mengharuskan, tentu akan kami koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk memulangkan warga kita dari wilayah tersebut,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap pekerja migran asal Jawa Tengah tidak hanya dilakukan saat terjadi konflik internasional, tetapi juga ketika muncul berbagai persoalan di negara penempatan, termasuk kasus pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural.
Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah pusat juga memfasilitasi pemulangan sejumlah pekerja migran yang mengalami masalah di negara tempat mereka bekerja.
“Kalau memang diperlukan untuk dipulangkan demi keselamatan mereka, tentu akan kami lakukan,” katanya.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
