Pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman mendapat dukungan moril dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu kader PKB Cilacap, Didi Yudi Cahyadi, menyampaikan harapannya agar proses hukum yang dijalani Syamsul dapat berlangsung adil dan transparan.
Didi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Cilacap mengaku prihatin atas situasi yang menimpa pimpinan partainya tersebut. Ia menilai, kondisi ini turut menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat di Kabupaten Cilacap.
“Dari kami di PKB tentu merasa prihatin. Saya kira bukan hanya kader partai, tapi masyarakat juga merasakan hal yang sama, karena selama ini mengenal kiprah beliau,” ujar Didi, Rabu (1/4/2026).
Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum proses hukum selesai. Didi menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus tersebut.
Optimisme terhadap Integritas Kepemimpinan
Didi mengungkapkan keyakinannya bahwa Syamsul Auliya Rachman merupakan sosok pemimpin yang memiliki integritas. Ia menyebut, selama menjabat, Syamsul dikenal mengedepankan kejujuran dalam memimpin Kabupaten Cilacap.
“Kami yakin beliau adalah orang baik. Begitu juga dengan Pak Sekda, selama ini dikenal memimpin dengan mengedepankan kejujuran,” katanya.
Keyakinan tersebut menjadi dasar bagi PKB untuk terus memberikan dukungan, baik secara moral maupun spiritual. Ia juga menilai, masih banyak masyarakat yang berharap Syamsul dapat kembali memimpin Cilacap.
“Harapan kami tentu beliau bisa kembali dan melanjutkan kepemimpinan di Cilacap. Saya yakin masyarakat juga masih merindukan sosok beliau,” tambahnya.
Siapkan Pendampingan Hukum dan Doa Bersama
Lebih lanjut, Didi menyebut bahwa partai, baik di tingkat daerah maupun pusat, akan memberikan pendampingan maksimal kepada Syamsul dalam menghadapi proses hukum. Ia memastikan bahwa DPW hingga DPP PKB akan turut mengawal kasus ini agar berjalan secara adil.
“Di tingkat DPW maupun DPP, saya kira pasti ada pendampingan agar beliau mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk terus memberikan dukungan melalui doa bersama. Menurutnya, dukungan moril dan spiritual menjadi hal penting dalam situasi seperti ini.
“Yang terpenting saat ini kita terus memberikan dukungan, baik moril maupun spiritual. Kita berdoa bersama agar Pak Syamsul bisa terbebas dari apa yang dituduhkan,” ujarnya.
Didi menegaskan, hingga saat ini PKB belum memiliki agenda politik tertentu terkait situasi tersebut. Fokus utama partai, kata dia, adalah memastikan Syamsul mendapatkan pendampingan terbaik dan melalui proses hukum dengan adil.
“Kami tidak ada rencana lain. Fokus kami adalah bagaimana beliau bisa didampingi dan semoga terbebas dari segala tuntutan,” pungkasnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3/2026). KPK menetapkan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman serta Sekretaris Daerah nonaktif, Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus terkait pengadaan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
