GKR Hemas untuk Perempuan Cilacap, Ini 5 Pesan Kuat. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengajak perempuan Cilacap menjadi subjek perubahan dan penggerak pembangunan daerah. Melalui FGD Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2025, kegiatan ini mendorong kemandirian, kesetaraan gender, serta peran aktif perempuan dalam ekonomi, politik, dan teknologi di Kabupaten Cilacap.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengajak perempuan di Kabupaten Cilacap untuk bangkit menjadi subjek perubahan dan penggerak utama pembangunan daerah.
Seruan itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kabupaten Cilacap Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston Inn Cilacap, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan peserta dari berbagai unsur perempuan, mulai dari anggota legislatif, partai politik, kader organisasi, hingga komunitas perempuan daerah.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber nasional yang telah lama berkecimpung dalam isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
GKR Hemas Dorong Tingkatkan Kapasitas dan Peran Strategis Perempuan
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kepemimpinan, dan teknologi.
“Sehingga mereka mampu bersaing dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Serta mendorong partisipasi aktif, meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, membangun percaya diri hingga mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai sektor kehidupan, melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Wabup Ammy juga menyebutkan, kegiatan FGD diikuti oleh 134 peserta dari berbagai unsur perempuan Cilacap. Ia berharap melalui kolaborasi lintas sektor dan kehadiran para narasumber ahli, kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis dan inovasi nyata bagi peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Cilacap.
“Dengan peserta yang berasal dari berbagai unsur dan narasumber yang dihadirkan hari ini, harapannya akan terbentuk rekomendasi, solusi serta inovasi yang tepat untuk peningkatan dan kapasitas perempuan di Kabupaten Cilacap,” ujarnya.
GKR Hemas: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Sekadar Objek Pembangunan
Sementara itu, GKR Hemas dalam keynote speech-nya menekankan pentingnya perempuan mengambil peran strategis dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya perempuan keluar dari stigma lama yang hanya menjadikan mereka sebagai pelengkap atau objek semata.
“Perempuan tidak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan atau pelengkap semata. Perempuan harus menjadi subjek perubahan yang aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan di daerahnya,” tegas GKR Hemas.
Menurut GKR Hemas, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, dan sosial merupakan indikator nyata dari demokrasi yang sehat dan inklusif. Ia menilai, pembangunan yang berkeadilan tidak akan terwujud tanpa keterlibatan perempuan secara penuh.
“Saya mengajak seluruh perempuan di Cilacap untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian di berbagai bidang. Manfaatkan teknologi, tingkatkan keterampilan ekonomi, dan kuasai ilmu pengetahuan agar mampu bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan Kabupaten Cilacap,” tambah GKR Hemas.
Pemkab Cilacap Siap Dukung Pemberdayaan Perempuan
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemkab Cilacap dengan DPD RI. Menurutnya, kehadiran GKR Hemas memberikan semangat baru bagi perempuan di Cilacap untuk lebih berdaya dan mandiri.
Bupati Syamsul menegaskan bahwa hingga kini masih terdapat hambatan sosial seperti budaya patriarki dan keterbatasan akses yang membatasi ruang gerak perempuan. Namun, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
“Partisipasi penuh perempuan dalam berbagai sektor pembangunan merupakan cerminan demokrasi yang sesungguhnya. Kegiatan ini memiliki arti penting untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan, agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berdaya guna,” jelasnya.
Ia berharap hasil diskusi dari kegiatan tersebut dapat menjadi rumusan kebijakan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cilacap.
“Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah kita dalam memperjuangkan kesetaraan dan kemajuan perempuan, demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Cilacap,” pungkasnya.
Hadirkan Narasumber Nasional dan Penggerak Isu Perempuan
Acara FGD kali ini turut dihadiri oleh Anggota DPD RI dari berbagai provinsi, termasuk Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Hadir pula Komisioner Bawaslu RI, serta Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin, yang menyampaikan pandangannya tentang pentingnya sinergi kebijakan nasional dan daerah.
FGD juga menggandeng sejumlah narasumber berkompeten seperti Dosen Universitas Bhayangkara, Ida Budhiati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Mikewati Vera Tangka, aktivis perempuan Masruchah, konsultan isu perempuan dalam politik, Rondang Delima Saragih, serta trainer dan fasilitator profesional, Agus Hadi Narowi.
Melalui kegiatan ini, perempuan Cilacap diharapkan mampu memperkuat jaringan dan kapasitasnya dalam memperjuangkan hak, membangun kemandirian, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari lembaga negara, akademisi, serta masyarakat, Cilacap kini bergerak menuju era baru pemberdayaan perempuan yang lebih inklusif, cerdas, dan berkeadilan.
Melalui pelaksanaan FGD ini, juga diharapkan semangat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cilacap tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut menjadi gerakan nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan organisasi perempuan menjadi fondasi penting untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkeadilan. Dengan kolaborasi yang kuat, perempuan Cilacap diyakini mampu tampil sebagai agen perubahan yang berdaya, berpengetahuan, dan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan berkesinambungan.
