PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 dengan pendekatan yang lebih terukur dan realistis. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal di tengah tantangan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Surakarta, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan terkait.
“Pendapatan daerah itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegas Ahmad Luthfi.
Target Pendapatan Daerah Harus Berbasis Potensi Riil
Menurut Ahmad Luthfi, penyusunan target pendapatan daerah tidak boleh lagi bersifat normatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan pendapatan daerah berbasis potensi riil di lapangan, sehingga mampu menopang arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga strategi pencapaian pendapatan.
Di tengah menurunnya dana transfer dan bagi hasil, penguatan kemandirian fiskal dinilai menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Pajak Kendaraan Jadi Fokus, Pendekatan Diubah Berbasis Hasil
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor. Ahmad Luthfi mendorong perubahan pendekatan dari yang selama ini administratif menjadi berbasis hasil.
Langkah tersebut akan didukung dengan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat serta penanganan tunggakan yang dilakukan secara konkret dan terukur.
Selain itu, program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat akan diprioritaskan, sementara kegiatan yang dinilai kurang efektif akan dikurangi.
Strategi Optimalisasi PAD dan Tata Kelola BUMD
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah strategi optimalisasi pendapatan daerah turut dibahas, antara lain:
Penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, Penetapan target yang lebih terukur, Integrasi tata kelola Samsat
Pengamanan tunggakan pajak, Monitoring dan optimalisasi aset daerah.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD serta penguatan tata kelola BUMD dan BLUD juga menjadi fokus, melalui penerapan prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja.
DPRD Dukung, Sinkronisasi Target Lebih Akurat
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah provinsi dalam menyusun postur pendapatan yang lebih kuat.
Ia berharap kolaborasi antara DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat melahirkan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan bersama DPRD.
“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujarnya.
Dorong Digitalisasi dan Integritas Layanan Publik
Selain fokus pada pendapatan, Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan.
Langkah tersebut mencakup percepatan digitalisasi layanan publik, peningkatan integritas aparatur, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
