ANGKA kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 13,78 persen pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Slamet dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Turut hadir dalam agenda tersebut Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, jajaran Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Angka Kemiskinan Turun, Ekonomi dan IPM Meningkat
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Amalia Desiana memaparkan sejumlah capaian strategis yang diraih selama 2025. Salah satu yang paling menonjol adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 1,43 persen, dari tahun sebelumnya, dimana saat ini angka kemiskinan di Banjarnegara berada di angka 13,78 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara juga menunjukkan tren positif, meningkat menjadi 5,26 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun telah masuk dalam kategori “tinggi”, menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tak hanya pada penurunan angka kemiskinan dan IPM, prevalensi stunting berhasil ditekan, yang menjadi modal penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Di sektor tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi juga mengalami peningkatan menjadi 86,9 atau naik 3,01 poin dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah mencapai 98,39 persen dari target sebesar Rp2,29 triliun.
“Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan tren positif. Kami mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan DPRD,” ujar Amalia.
Relokasi Warga Terdampak Bencana Jadi Fokus 2026
Meski capaian kinerja menunjukkan hasil menggembirakan, Bupati Amalia memberikan perhatian khusus pada sektor kebencanaan.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana, khususnya relokasi warga terdampak, akan menjadi prioritas utama dalam perubahan anggaran tahun 2026.
Saat ini, tercatat sedikitnya 64 rumah warga di sejumlah wilayah, seperti Pagedongan dan Pagetan, dalam kondisi rawan dan mendesak untuk direlokasi.
Pemerintah daerah pun meminta dukungan DPRD agar percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap dukungan DPRD agar relokasi warga bisa dipercepat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
DPRD Akan Bahas Melalui Pansus
Ketua DPRD Slamet SM menyampaikan bahwa LKPJ yang telah diserahkan akan segera dibahas secara mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Sesuai ketentuan, DPRD akan memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut paling lambat 30 hari setelah penyerahan, sebelum kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Momentum Idulfitri Perkuat Komitmen Pembangunan
Rapat paripurna yang berlangsung dalam suasana pasca-Idulfitri 1447 Hijriah juga diwarnai dengan nuansa kebersamaan dan saling memaafkan antar pimpinan daerah.
Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banjarnegara yang lebih maju dan sejahtera.
“Di momentum yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru untuk membangun Banjarnegara yang lebih baik,” kata Slamet.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
