Setyo Bangun, aktivis sosial dari Parlemen Jalanan Banjarnegara mengatakan, perayaan hari jadi semestinya menjadi ruang refleksi bukan sekadar selebrasi. Perayaan adalah momen untuk mengukur jarak antara capaian dan pekerjaan rumah yang belum selesai. Namun di Banjarnegara, makna itu mulai kabur. Perayaan justru berisiko menjadi tirai yang menutupi persoalan mendasar yang belum tertangani.
Di satu sisi, panggung perayaan Hari Jadi ke-455 Banjarnegara tampak semarak. Kirab budaya, parade massal, hingga hiburan publik digelar meriah dan mengundang kerumunan. Dari luar, ini terlihat sebagai wajah optimisme daerah. Namun di balik itu, realitas berbicara lain, Banjarnegara masih berada dalam sanksi administratif pengelolaan sampah dan dalam masa pembinaan pemerintah pusat hingga pertengahan 2026.
“Di titik ini, pertanyaan publik menjadi sah yaitu apakah perayaan ini mencerminkan arah perbaikan, atau justru penundaan pengakuan atas krisis?,” katanya
Menurut Bangun, masalahnya bukan pada perayaan itu sendiri. Masalahnya terletak pada ketidaksinkronan kebijakan. Ketika sebuah daerah sedang diminta menekan timbulan sampah, logika kebijakan seharusnya lurus akan tetapi setiap kegiatan publik diarahkan untuk mendukung target tersebut. Namun kegiatan massal hampir selalu menghasilkan lonjakan sampah. Plastik sekali pakai, kemasan makanan, dan residu lainnya menjadi konsekuensi yang nyaris pasti.
Ironisnya, persoalan Banjarnegara tidak berhenti pada isu sampah. Infrastruktur dasar di sejumlah wilayah masih tertinggal. Jalan belum sepenuhnya mantap, akses antarwilayah terbatas, dan jembatan di titik tertentu masih rawan. Di sektor pendidikan dan kesehatan, ketimpangan layanan juga belum sepenuhnya teratasi.
“Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sudah memberi garis tegas efisiensi anggaran adalah keharusan. Setiap rupiah belanja publik dituntut menghasilkan dampak nyata. Maka, kegiatan yang lebih menonjolkan keramaian ketimbang manfaat langsung layak dievaluasi secara kritis,” katanya.
Belum lagi tekanan eksternal. Dinamika global mendorong efisiensi energi, termasuk penggunaan bahan bakar. Kegiatan yang melibatkan mobilisasi besar kirab, distribusi logistik, hingga arak-arakan tidak bisa lagi dilihat sebagai rutinitas seremonial biasa. Ia punya konsekuensi energi yang nyata.
Ada pula sisi yang jarang dibicarakan pembiayaan partisipasi. Dalam praktik di lapangan, kegiatan semacam kirab terkadang membuka ruang iuran tidak resmi atau kontribusi internal yang minim transparansi. Ini bukan tuduhan, tetapi ruang abu-abu yang selalu ada. Dan ketika dibiarkan, ia berpotensi menggerus prinsip tata kelola yang bersih.
Akhirnya, seluruh beban kembali ke sistem. Sampah pascakegiatan harus diangkut, diproses, dan ditampung di fasilitas yang kapasitasnya sudah terbatas. Dalam situasi Banjarnegara yang masih dalam pembinaan, tambahan beban ini bukan sekadar teknis tapi menyentuh kredibilitas komitmen perbaikan.
Perayaan tentu tidak harus dihentikan. Tetapi dalam situasi krisis, ia menuntut bentuk baru yang lebih hemat, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab. Perayaan harus menjadi cerminan arah kebijakan, bukan pelarian dari masalah. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai apa yang dirayakan. Mereka menilai apa yang diprioritaskan.
“Dan ketika kebutuhan dasar masih mendesak, sementara energi dan sumber daya diarahkan pada euforia, maka satu pertanyaan akan terus menggema, Apakah ini perayaan kemajuan atau sekadar penundaan penyelesaian masalah atau bahkan memberikan hiburan pada kesedihan rakyat,” katanya.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
