STOP Hoaks, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan masyarakat akan bahaya disinformasi yang semakin masif di era digital. Ia menegaskan pentingnya sikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi agar hoaks tidak merusak persatuan dan menghambat pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al Quran, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, derasnya arus informasi digital tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka ruang luas bagi penyebaran informasi palsu.
“Kita harus menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Jangan sampai disinformasi memicu perpecahan. Edukasi yang disampaikan harus membangun, bukan justru merusak persatuan,” ujar Luthfi.
Hoaks Jadi Ancaman Serius Stabilitas Sosial
Luthfi menilai, hoaks bukan sekadar informasi yang keliru, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial, kepercayaan publik, hingga keutuhan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya upaya bersama dalam memerangi disinformasi.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, media, komunitas digital hingga masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam meningkatkan literasi digital.
“Memerangi hoaks tidak mudah. Kita harus melakukan cek, recheck, dan final check sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi,” tegasnya.
Seminar tersebut diikuti berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengemudi ojek online, relawan, hingga komunitas masyarakat lainnya.
Dorong Kolaborasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transparan
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah dinamika global yang terus berubah.
Ia menyebut konsep aglomerasi wilayah sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, Luthfi mengingatkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“Birokrasi harus melayani. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah kunci, dan kritik harus diterima sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
