PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program perbaikan infrastruktur berskala besar pada tahun 2026 dengan fokus pada peningkatan kualitas jalan dan rehabilitasi jembatan di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk menangani puluhan ruas jalan strategis yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian daerah.
Sejumlah ruas yang masuk dalam program peningkatan kualitas jalan pada 2026 antara lain Wiradesa–Kajen, Wanayasa–Kalibening, Jalan Brigjen Sudiarto, Jepara–Keling, Kudus–Colo, Todanan–Ngawen, Demak–Godong, Singget–Batas Kabupaten Grobogan–Doplang–Cepu, Kuwu–Galeh, Galeh–Ngrampal, Sirampog–Bumiayu, Jalur Penyelamat Kalijambe, hingga ruas Batas Kota Salatiga–Kedungjati–Batas Kabupaten Grobogan.
Selain peningkatan jalan, Pemprov Jateng juga menjadwalkan rehabilitasi pada sejumlah ruas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lanjutan. Beberapa di antaranya adalah ruas Pati–Tayu, Pati–Kayen–Sukolilo, Jepara–Kudus, Patikraja–Kaliori, Sidareja–Cukangleusleus, Karanganyar–Tawangmangu–Kalisoro, Ngadirojo–Biting–Perbatasan Jawa Timur, Ngadirojo–Giriwoyo, Wonogiri–Manyaran–Blimbing, Sapuran–Kepil, Bandungsari–Paningkaban, serta Bandungsari–Salem.
Infrastruktur Jembatan Strategis Juga Masuk Program Perbaikan Tahun 2026
Tak hanya infrastruktur jalan, pemerintah provinsi juga memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah menjadwalkan penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten yang berada di ruas Karangwuni–Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sementara itu, rehabilitasi akan dilakukan pada beberapa jembatan strategis lainnya, yakni Jembatan Lusi Putat di Lingkar Utara Purwodadi, Jembatan Jurang Gowang pada ruas Kutoarjo–Bruno di Kabupaten Purworejo, Jembatan Kalidawe di ruas Parakan–Patean, serta Jembatan Krompeng yang berada di ruas Kajen–Batang.
Selain proyek pembangunan dan rehabilitasi, pemerintah juga menyiapkan program pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar pada 173 ruas jalan. Pemeliharaan serupa juga akan dilakukan pada jembatan provinsi dengan total panjang mencapai 26.445,77 meter.
Ruas Randublatung–Cepu Jadi Proyek Prioritas, Anggaran Capai Rp5,2 Miliar
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan salah satu proyek prioritas tahun 2026 adalah penanganan Jalan Raya Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora.
Menurut Henggar, proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp5,276 miliar dan saat ini telah memasuki tahap pelelangan. Dana yang tersedia akan difokuskan untuk memperbaiki titik-titik kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” kata Henggar.
Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya pemerintah provinsi telah menangani ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan total anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Selain menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengusulkan sejumlah proyek jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) guna mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur.
Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbaikan Jalan Rusak Jadi Prioritas
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, termasuk laporan yang disampaikan melalui media sosial.
Menurutnya, jalan dengan tingkat kerusakan berat harus menjadi prioritas utama penanganan agar tidak membahayakan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya. Harus dikerjakan secara profesional, jangan asal-asalan,” katanya.
Luthfi juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengawal berbagai usulan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai partisipasi masyarakat melalui kritik, saran, dan laporan lapangan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain sektor infrastruktur, perhatian serupa juga diberikan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
