
SEPUTARBANYUMAS.COM – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara siap menjalankan program sekolah rakyat yang menjadi program dari pemerintah pusat dalam memberikan hak pendidikan bagi keluarga miskin.
Program sekolah rakyat ini mulai berjalan pada tahun ini, dimana saat ini sudah tercatat sekitar 113 calon siswa baru untuk sekolah rakyat yang ada di Banjarnegara, hanya saja pemerintah kabupaten baru menjalankan untuk jenjang pendidikan tingkat SMP.
Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana mengatakan, secara sarana dan prasarana yang ada, Banjarnegara sudah siap untuk menjalankan sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 ini, bahkan saat ini sudah ada sekitar 113 calon siswa baru untuk jenjang SMP.
Menurutnya, untuk gedung yang akan dijadikan sebagia sekolah rakyat tahun ini, Banjarnegara sudah menyiapkan rombongan belajar (rombel) yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarnegara, dimana saat ini sedang dilakukan renovasi agar gedung tersebut layak untuk menggelar kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat.
“Saat ini masih renovasi, dan dalam waktu 1 bulan ke depan, proses renovasi sudah siap, sehingga Banjarnegara siap menjalankan program sekolah rakyat tahun ini,” katanya.
Demi mendukung program pemerintah pusat dan memberikan hak pendidikan bagi siswa miskin, Banjarnegara akan memaksimalkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, saat ini sudah ada 113 calon siswa, jumlah tersebut masih belum final, masih ada beberapa tahapan, termasuk verifikasi data dan validasi calon siswa yang akan masuk sekolah rakyat tersebut.
“Jumlahnya masih masih bisa bertambah bisa berkurang, yang pasti kita benar-benar melakukan seleksi sesuai dengan ketentuan, sebab sekolah rakyat ini menjadi satu upaya meningatkan kualitas pendidikan warga kurang mampu dalam mendapatkan hak pendidikan,” katanya.
Dikatakannya, penggunaan SKB sebagai sekolah rakyat di tahun ini bersifat sementara, sebab pemerintah sudah menyiapkan lahan yang nantinya akan dibangun secara paripurna oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menyiapkan lahan milik pemerintah daerah seluas 7 hektare yang ada di Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara. Jika semua proses disetujui, maka lahan tersebut akan dibangun oleh pemerintah pusat sebagai sekolah rakyat di Banjarnegara.
Sementara itu, Mentri Sosial RI Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa Gus Ipul mengatakan, sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan hak pendidikan layak bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, untuk itu proses seleksi siswa dilakukan dengan ketat, mulai dari data keluarga, penghasilan keluarga, foto kondisi rumah calon siswa, hingga survei langsung yang dilakukan oleh tim terkait, termasuk BPS.
“Tadi kita melihat langsung kondisi satu warga di Banjarnegara yang masuk dalam kategori desil 1 atau miskin dan miskin ekstrem, calon siswa di Banjarnegara ini tinggal di rumah tidak layak huni dengan ukuran 3×4 meter dan dihuni oleh 4 anggota keluarga,” kata Gus Ipul usai melakukan wawancara dengan keluarga calon siswa sekolah rakyat di Banjarnegara, Minggu (25/9/2025).
Menurutnya, satu calon siswa dari Banjarnegara yang ditinjau ini masuk dalam kriteria untuk mendapatkan faslitias di sekolah rakyat, terlebih dari hasil wawancaranya dengan yang bersangkutan, dia tinggal pada rumah yang tidak layak.
“Keluarga calon siswa sekolah rakyat di Banjarnegara Ini masuk kategori miskin dan miskin ekstrem, sebab selain kondisi orangtua yang disabilitas, dia juga single parent dan menghidupi 3 anak, kondisi rumah juga tidak layak. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus, Presiden RI memiliki perhatian khusus pada keluarga yang memiliki dan berpotensi tidak bisa menyekolahkan anak atau anak yang terancam putus sekolah karena tidak mampu, sekolah rakyat ini untuk menjawab permasalahan tersebut,” katanya.
Tak hanya para pendidikan anak, pemerintah juga hadir dalam penanganan orangtua melalui program pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sehingga langkah ini akan membantu pengentasan kemiskinan yang ada saat ini.



