PENANGANAN Penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bagi Kabupaten Banjarnegara. Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan Banjarnegara harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak, bukan hanya mengandalkan satu sektor atau instansi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah, Rabu (26/11/2025).
“Penanganan kemiskinan Banjarnegara harus dibangun dengan optimisme dan kerja bersama. Jika dikerjakan kolektif, program tidak akan tumpang tindih dan bisa tepat sasaran,” ujar Wabup.
Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat
Wabup Wakhid Jumali mengatakan, koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci agar kebijakan penanggulangan kemiskinan Banjarnegara selaras dengan penyusunan anggaran dan program dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Rakor tersebut juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Tursiman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riatmojo Ponco Nugroho, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Selain mengevaluasi capaian program tahun 2025, rapat ini juga membahas strategi baru untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2026.
Wabup menegaskan bahwa setiap OPD tidak boleh pasif dan harus memiliki sensitivitas sosial untuk merancang, mengusulkan, dan menjalankan program penanganan kemiskinan.
“Jangan menunggu instruksi. Setiap OPD harus punya keberpihakan kepada masyarakat miskin. Kebijakan yang tidak tepat sasaran itu zalim, dan kita tidak boleh melakukannya,” tegasnya.
Tingkat Kemiskinan Banjarnegara Mulai Menurun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Yusuf Agung Prabowo, mengatakan, sesuai dengan data yang ada, tren angka kemiskinan Banjarnegara memngalami penurunan, angka tersebut berdasarkan data Berita Resmi Statistik (BRS) per 16 September 2025.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 124,66 ribu orang, sementara pada periode yang sama pada Maret 2024, angka kemiskinan di Banjarnegara mencapai 137,68 ribu orang. Secara persentase, angka kemiskinan menurun dari 14,71 persen menjadi 13,28 persen dalam satu tahun.
Meski demikian, garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp398.344 menjadi Rp424.316 per kapita per bulan, yang menunjukkan perubahan kebutuhan dasar masyarakat.
Yusuf menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor, seperti:
- pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 5,01 persen
- adanya diskon tarif listrik 50 persen pada Februari 2025
- peningkatan kekuatan daya beli masyarakat
- penyaluran berbagai program sosial, termasuk bantuan kesehatan, sosial, UMKM, dan ketenagakerjaan
“OPD teknis harus mengambil langkah strategis untuk membuka akses pendidikan, mengurangi pengangguran, mendorong UMKM, serta memperluas jangkauan bantuan sosial agar tidak ada warga yang tertinggal,” katanya.
Menuju Banjarnegara yang Lebih Sejahtera
Melalui rapat ini, pemerintah berharap arah penanganan kemiskinan di Banjarnegara semakin terukur, terintegrasi, dan konsisten dengan prinsip keadilan sosial.
Wabup menutup rapat dengan pesan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya urusan angka, melainkan tentang keberpihakan dan keberlangsungan hidup masyarakat kecil.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
