SEPUTARBANYUMAS.COM- Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Si Panji, Senin 29 September 2025. Kegiatan ini merupakan langkah cepat Pemkab dalam merespons banyaknya kasus dan keluhan MBG yang terjadi di beberapa wilayah Banyumas.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, Kapolresta Banyumas, Dandim 0701 Banyumas dan Forkompimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat, Forkompimcam, dan pimpinan yayasan mitra pelaksana program.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan pentingnya pencegahan dini agar kasus tidak semakin meluas. Ia menyampaikan, Pemkab bersama kepolisian dan berbagai pihak terkait akan membentuk tim pengawasan khusus.
“Supaya permasalahan tidak membesar, saya sudah diskusi dengan Kapolresta. Kami akan membuat tim untuk membantu mengawasi setiap dapur yang ada di Kabupaten Banyumas. Tim ini akan melibatkan Forkopimca, kepala dinas terkait, tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga DLH, Dinas Pertanian, semuanya. Dalam minggu ini tim harus sudah terbentuk,” ujarnya.
Bupati Sadewo menambahkan, Forkopimca yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil akan diminta aktif melakukan kontrol, tidak hanya menunggu masalah terjadi. Selain pengawasan, tim juga akan bergerak memberikan sosialisasi dan pembelajaran bersama terkait standar pengelolaan dapur.
Sebelumnya Aspemkesra Sekkda Banyumas Nungky Harry Rachmat melaporkan program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia dengan visi besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi. Menurutnya program ini menargetkan 344.632 peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting di Kabupaten Banyumas.
“Program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi lokal yang jelas, koordinasi antar sektor, hingga pengawasan distribusi makanan yang memadai. Adanya laporan terkait kualitas makanan dan kasus dugaan keracunan menambah urgensi evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program,” ucapnya.
Nungky menambahkan saat ini, dari total 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas, 64 sudah beroperasi sementara 22 masih menunggu izin. Kabupaten Banyumas didukung oleh 62 ahli gizi dan 62 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, serta 27 yayasan mitra pelaksana program.
Sementara itu, Koordinator MBG Banyumas, Lucky, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada dua SPPG yang diberhentikan operasionalnya sementara akibat dugaan Kasus Luar Biasa (KLB).
“Antisipasi ini perlu dilakukan karena saat ini media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah hingga waktu yang ditentukan,” jelas Lucky.
Ia menambahkan, sejak Kamis hingga Minggu lalu, pihaknya intensif berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan jumlah korban KLB. Setiap pagi dan sore, pihaknya wajib memperbarui laporan jumlah kasus yang kemudian diserahkan ke pusat.
“Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat penting. Kami meminta dukungan penuh agar pemantauan di lapangan bisa maksimal, terutama di dapur-dapur yang menjadi titik rawan,” pungkasnya.
