SEPUTARBANYUMAS.COM- Suasana halaman Kantor Bupati Cilacap, Kamis (16/10/2025), tampak dipadati ratusan guru madrasah dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan mengenakan seragam khas dan membawa spanduk bertuliskan aspirasi, mereka menggelar aksi damai untuk menyuarakan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan status kerja.
Aksi ini diinisiasi oleh Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cilacap sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi para pendidik madrasah yang dinilai belum mendapatkan perlakuan setara dengan guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Para guru madrasah tampak memenuhi area Alun-alun dan Pendapa Wijayakusuma. Dengan mengenakan seragam rapi, mereka membawa spanduk bertuliskan pesan-pesan moral dan menyerukan keadilan bagi tenaga pendidik madrasah. Suasana aksi berlangsung damai dan tertib. Sambil menunggu audiensi, sebagian guru duduk bersila di alun-alun, melantunkan salawat dan doa.
Sementara itu, perwakilan PGM diterima langsung oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama sejumlah pejabat dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para guru untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung.
Ketua PGM Indonesia Kabupaten Cilacap, Fatkhudin, menyampaikan bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian para guru madrasah. “Kami menuntut adanya bantuan transportasi, bantuan operasional madrasah, Program Indonesia Pintar (PIP), jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengangkatan menjadi PPPK,” ujarnya.
Fatkhudin menilai bahwa perjuangan guru madrasah masih panjang. Banyak dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun, namun belum mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak. “Jumlah guru madrasah di Cilacap mencapai 4.900 orang, dan sebagian besar belum pernah menerima bantuan rutin. Kami bekerja sama kerasnya dengan guru negeri dalam mendidik anak-anak, tapi kesejahteraan kami jauh tertinggal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti hambatan regulasi yang membuat pengangkatan PPPK bagi guru madrasah sulit terealisasi. “PPPK itu memang terhambat oleh regulasi Undang-Undang Guru dan Dosen. Tapi tetap kami suarakan agar menggema, menjadi isu masyarakat. Kami juga sudah merencanakan audiensi ke Jakarta pada 30 Oktober mendatang untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Mengenai bantuan daerah, Fatkhudin mengungkap bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, Pemkab Cilacap pernah memberikan insentif Rp150 ribu per bulan, namun program itu hanya berjalan sekitar satu tahun.
“Saat ini kami mengusulkan Rp250 ribu per bulan, tapi dijawab Pak Bupati hanya mampu Rp100 ribu per bulan plus BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun belum sesuai harapan, kami menghargai komitmen itu dan berharap bisa ditingkatkan ke depan,” katanya.
Salah satu peserta aksi, Ulfah Hasanah, guru madrasah yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, menyampaikan keprihatinannya. “Kami ingin kesejahteraan untuk guru madrasah. Kami ingin ada kesetaraan dengan guru di Dinas. Kami juga mendidik anak-anak Cilacap agar berprestasi, tapi kesejahteraan kami belum dirasakan,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas aksi damai para guru madrasah. “Apa yang disampaikan teman-teman PGM ini adalah aspirasi yang sangat baik. Ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi kami di daerah akan memberikan dukungan sesuai kemampuan,” ujar Bupati.
Syamsul menjelaskan bahwa Pemkab Cilacap akan membentuk tim kecil pendamping dari PGM untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi guru madrasah hingga ke pemerintah pusat. Ia juga memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bagi guru madrasah akan ditanggung oleh Pemkab Cilacap, sementara insentif Rp100 ribu per bulan.
“Saat ini kami sedang membahas perubahan TKD dan APBD. Aspirasi teman-teman guru madrasah akan kami masukkan agar bisa dibahas dengan Dewan. Kalau kondisi keuangan daerah memungkinkan, tentu akan kami upayakan tambahan,” kata Bupati.
