Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mempercepat penyelesaian pembangunan rumah hunian sementara (huntara) bagi korban tanah longsor di Kecamatan Majenang. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman memastikan 17 unit huntara yang diperuntukkan bagi keluarga yang rumahnya hilang total segera rampung dan bisa segera ditempati.
Syamsul mengatakan, saat ini Pemkab Cilacap masih menunggu persetujuan administrasi terkait pemanfaatan 17 unit huntara tersebut. Huntara itu diprioritaskan bagi keluarga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal akibat bencana tanah longsor.
“Kita minta persetujuan agar 17 rumah ini bisa segera dihuni. Karena ini memang untuk keluarga yang rumahnya hilang total,” kata Syamsul, Senin (19/1/2026).
Selain 17 unit yang diprioritaskan, Pemkab Cilacap mengusulkan total pembangunan 56 unit huntara, ditambah satu unit rumah ibadah. Pembangunan huntara lainnya yang ada di Desa Jenang Kecamatan Majenang ini masih terus dikebut secara bertahap.
Syamsul menegaskan, percepatan pemanfaatan huntara menjadi fokus utama pemerintah daerah agar para korban tidak terlalu lama tinggal di pengungsian. Ia menargetkan pembangunan 17 unit huntara tersebut dapat selesai lebih cepat, sementara sisanya diharapkan rampung pada Februari 2026.
“Target pembangunan satu rumah sekitar dua minggu. Tapi ini juga terbagi dengan tugas-tugas lain, termasuk bantuan di wilayah Sumatera. Harapannya 17 rumah ini bisa lebih dulu, kemudian sisanya menyusul sekitar Februari,” jelasnya.
Tak hanya membangun fisik bangunan, Pemkab Cilacap juga menyiapkan kelengkapan kebutuhan dasar di dalam huntara. Bupati telah menugaskan Kepala BPBD untuk memastikan setiap unit dilengkapi peralatan rumah tangga dasar seperti kasur, kompor, kipas angin, dan kebutuhan penunjang lainnya.
Pendanaan untuk melengkapi kebutuhan tersebut berasal dari berbagai sumber bantuan, baik berupa dana tunai maupun dukungan lembaga dan instansi. Bantuan tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan langsung para korban.
“Banyak bantuan yang sifatnya uang tunai. Itu kita belanjakan, termasuk dari Korpri Kabupaten, pemerintah daerah, dan bantuan dari daerah tetangga,” ungkap Syamsul.
Selain hunian, Pemkab Cilacap juga menyiapkan fasilitas umum (fasum) di kawasan huntara. Pembangunan fasum akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, baik dari dana bantuan, program CSR, maupun Belanja Tidak Terduga (BTT).
Langkah percepatan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak longsor Majenang, sekaligus memberikan rasa aman bagi keluarga korban yang kehilangan tempat tinggal.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
