Seleksi terbuka (bidding) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap tengah menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika tersebut, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi berjalan tanpa intervensi dan dilaksanakan secara transparan serta profesional.
“Kita tidak intervensi Pansel, kita membiarkan bekerja secara profesional. Semua peserta punya kesempatan yang sama,” tegas Bupati Cilacap Syamsul, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, saat ini proses bidding telah mencapai tahap kedua, yakni uji gagasan tertulis. Pada tahap ini, seluruh peserta diuji kemampuan dan pemahamannya terhadap jabatan yang dilamar. “Semuanya menulis sendiri pakai komputer. Jadi yang biasanya hanya memerintah staf, sekarang diuji kemampuannya secara langsung,” ungkapnya.
Setelah tahap uji gagasan tertulis selesai, proses akan berlanjut pada tahap wawancara yang digelar mulai 7 hingga 9 November 2025. “Kurang lebih empat hari karena jumlah pesertanya banyak. Setelah itu, Pansel akan bersidang untuk mengumpulkan tiga nilai tertinggi,” jelas Bupati.
Syamsul menerangkan bahwa keseluruhan proses seleksi terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari test yang kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), kemudian ujian tertulis, wawancara, dan penilaian akhir yang akan digabung menjadi satu.
“Pansel akan memberikan hasil ke kita dengan tiga nama terbaik. Setelah semuanya selesai, hasil itu akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selanjutnya, kepala daerah dan Baperjakat akan memilih satu di antara tiga nama tersebut,” ujarnya.
Bupati juga memastikan bahwa mekanisme ini memberi peluang yang sama bagi semua pejabat, baik dari eselon bawah maupun pejabat fungsional. “Contohnya, eselon 3B kalau sudah lima tahun menjabat boleh ikut bidding JPT atau Eselon II. Bahkan fungsional madya juga bisa ikut karena aturan memperbolehkan,” katanya.
Syamsul menekankan, sistem seleksi terbuka ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. “Kita tidak tahu nanti siapa yang nilainya paling baik, tapi kalau memang hasilnya bagus dan sesuai aturan, kenapa tidak?,” pungkasnya.
Menurut data BPKSDM Cilacap, berikut rincian jumlah pelamar yang sebelumnya telah lolos administrasi pada masing-masing formasi:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) – 5 pelamar : Agung Wibowo, Harri Kundiarto, Lili Artini, Sapta Giri Putra, dan Suryadi.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) – 5 pelamar : Darwoko, Edy Supriyono, Imam Jauhari, Iwan Hasan Ma’arif, dan Sungeb.
3. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) – 9 pelamar (terbanyak) : dr. Ari Windy Hardhanu, dr. Dewi Suniawati, dr. Dwi Edy Kuncoro, dr. Erna Widiati, Hasanuddin, Herlin Kurniawati, Hudaefah, Kuswantoro, dan Muhajirin.
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian – 8 pelamar : Ady Setyawan, Akh. Budi Santoso, Agung Widodo, Bachtiar Achmad, Farid Rijanto, Hari Winarno, Syihabur Ridlo Eka Suryawan, dan Wahyu Indra Setiawan.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) – 5 pelamar : Anggit Subakti, Buddy Haryanto, Chairil Taufan, Fajar Eko Setiawan, dan Rom Muchdlori.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) – 8 pelamar : Agus Mubarok, Agus Priharso, Agus Supriyono, Aris Subroto, Budi Narimo, Dwi Yuni Kurniasih, Kamto, dan Wawan Mardiono.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) – 6 pelamar : Agus Susanto, Andi Cahyono, Heru Kurniawan, Muji Utomo, Rita Mariana, dan Yani Yhustianta.
8. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPKUKM) – 4 pelamar : Cardian Galih Wicaksono, Endah Widiyarti Kusumaningrum, Muhajir, dan Oktriviyanto Subekti.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) – 5 pelamar : Eman Suherman, Irwan Arianto, Martono, Rochman, dan Rohwanto.
