Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman resmi melantik Imam Jauhari sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap. Imam Jauhari dilantik untuk menggantikan Sujito yang telah memasuki masa purna tugas.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati Cilacap, Jumat (2/1/2026). Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Syamsul Auliya Rachman mengucapkan selamat kepada Imam Jauhari atas amanah yang diberikan. Ia menegaskan, posisi Kepala Bappeda merupakan jabatan strategis karena berperan sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Syamsul, Bappeda memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi dan kebijakan pemerintah daerah. Selain fungsi perencanaan, ia juga menekankan pentingnya penguatan peran riset dan inovasi daerah agar setiap kebijakan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
“Selamat kepada saudara Imam Jauhari atas amanah sebagai Kepala Bappeda. Ini bukan tugas ringan, karena Bappeda merupakan organisasi perangkat daerah yang sangat penting dan strategis sebagai leading sektor perencanaan pembangunan,” kata Syamsul.
Bupati menekankan, Bappeda tidak hanya berfungsi sebagai perencana pembangunan, tetapi juga memiliki peran penting dalam penguatan riset dan inovasi daerah. Menurutnya, keberadaan fungsi riset dan inovasi harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
“Ada fungsi riset dan inovasi daerah yang harus dimaksimalkan. Apa yang selama ini sudah baik, ditanamkan, dan berjalan, agar dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syamsul mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Kepala Bappeda yang baru, agar mampu menyesuaikan diri dengan karakter kepemimpinan daerah. Ia mengibaratkan para kepala OPD seperti para menteri yang harus mampu membaca arah kebijakan pimpinan tanpa meninggalkan aturan yang berlaku.
“Kepala OPD harus benar-benar kencang dengan segala aturan. Jangan sungkan dengan keterbatasan. Apabila ada kebijakan yang dirasa belum sesuai, beranikan diri untuk mengusulkan dan menyampaikan masukan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syamsul kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cilacap.
“Komitmen saya jelas, tidak ada jual beli jabatan. Semua berdasarkan kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi,” kata Syamsul.
Selain itu, Bupati juga berharap peran keluarga pejabat, khususnya para istri, dapat turut aktif mendukung program pemerintah daerah melalui kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Dengan pelantikan ini, diharapkan Bappeda Cilacap ke depan mampu semakin optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, inovatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
