Wacana pembentukan Provinsi Jawa Selatan (Jasela) kembali menguat. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kawasan selatan Jawa yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Hal itu disampaikan Syamsul saat membuka Diskusi Publik bertajuk Prospek Provinsi Jasela untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat yang digelar di Pendapa Wijayakusuma Cilacap, Sabtu (10/1/2026). Diskusi tersebut diinisiasi oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan menghadirkan sejumlah panelis nasional.
“Kami menghadiri sekaligus membuka diskusi publik yang temanya sangat menarik, yakni pengembangan potensi wilayah Jawa Selatan atau Jasela,” kata Syamsul.
Syamsul menilai wilayah Selatan Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah utara maupun tengah. Perbedaan itu mencakup budaya, potensi ekonomi, hingga sektor pariwisata yang dinilai memiliki kesamaan antarwilayah di kawasan selatan.
“Yang penting kita sepakat dulu bahwa wilayah selatan ini punya karakteristik yang khas. Dari sisi budaya, ekonomi, pariwisata, dan potensi lainnya. Itu yang kemudian kita diskusikan, kenapa tidak dikembangkan secara lebih optimal,” ujarnya.
Meski wacana pembentukan daerah otonom baru atau provinsi Jasela mencuat dalam diskusi, Syamsul menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah membuka ruang dialog dan menyerap berbagai gagasan konstruktif.
“Diskusi publik ini menjadi ruang untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Baik dari akademisi, masyarakat, maupun teman-teman KAHMI, agar potensi wilayah selatan bisa dieksplor dan dikembangkan secara maksimal,” jelasnya.
Syamsul juga menegaskan komitmen Pemkab Cilacap untuk membuka karpet merah bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, khususnya di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
“Di tengah tekanan fiskal, kita harus menarik investor semaksimal mungkin. Prinsipnya ramah, cepat, dan efisien. Karpet merah ini artinya kita beri prioritas dan kemudahan,” tegas Syamsul.
Ia memastikan tidak ada praktik-praktik tidak sehat dalam proses investasi. Bahkan, Syamsul mengingatkan akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang mencoba memanfaatkan kedatangan investor.
“Tidak boleh ada permintaan apa pun yang tidak semestinya. Kalau investor butuh data, kita bantu. Tidak ada istilah harus ketemu bupati atau minta ini itu. Kalau ada ASN yang seperti itu, saya akan tindak tegas,” ujarnya.
Syamsul mengungkapkan, Pemkab Cilacap telah menyiapkan sejumlah potensi yang ditawarkan kepada investor, mulai dari kawasan peruntukan industri, pengembangan perikanan, pertanian, hingga industri pendukung lainnya.
“Kita juga melihat potensi keterkaitan dengan kawasan industri di Batang. Cilacap bisa menjadi hub untuk mensuplai kebutuhan industri di sana,” ungkapnya.
Selain itu, aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini kurang optimal atau mangkrak juga akan ditawarkan untuk dikerjasamakan. Pemkab Cilacap pun tengah mengkaji perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“RTRW kita sudah berjalan sejak 2021. Kajian sudah dilakukan dan insyaallah pada 2027 akan masuk dalam pembahasan perda. Ini bagian dari kesiapan kita menyambut pengembangan wilayah ke depan,” pungkas Syamsul.
Diskusi publik tersebut menghadirkan Anggota DPD RI Abdul Kholik, praktisi dan pengusaha Bambang Suharto, serta akademisi Djadjat Sudradjat sebagai panelis. Mereka membahas peluang, tantangan, serta strategi pengembangan Jasela sebagai kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
