Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap Mitra Patriasmoro meninjau langsung lokasi bencana longsor dan banjir yang menerjang permukiman warga di Dusun Kalipada, Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung.
Kunjungan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Kamis (12/2/2026), untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus memetakan langkah mitigasi lanjutan.
Moro mengatakan, DPRD mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait bergerak cepat menangani dampak bencana, terutama untuk menjamin keselamatan warga yang berada di zona rawan longsor.
“Kami ingin memastikan penanganan terhadap warga terdampak berjalan cepat dan tepat. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, termasuk kesiapan evakuasi jika terjadi longsor susulan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyempatkan diri menemui warga yang rumahnya terdampak langsung material longsor. Ia menegaskan, Komisi C akan mengawal penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana agar kejadian serupa dapat diminimalkan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga ada langkah jangka panjang seperti penguatan tebing, normalisasi saluran air, serta kajian kelayakan permukiman,” ujarnya.
Enam Rumah Terdampak, Puluhan Lainnya Terancam
Berdasarkan data BPBD Cilacap, bencana longsor dan banjir dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Karangpucung pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Luapan air terjadi akibat gorong-gorong tersumbat ranting bambu sehingga aliran sungai meluber ke permukiman warga.
Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo menyebut, setelah dilakukan pembersihan saluran air, genangan banjir berangsur surut. Namun, pergerakan tanah dari tebing di sekitar permukiman memicu longsor yang berdampak pada rumah warga.
Enam rumah milik tujuh kepala keluarga dengan total 25 jiwa terdampak langsung longsoran. Selain itu, ada 24 rumah dengan 27 kepala keluarga atau 81 jiwa yang berada di zona rawan.
Selain itu, BPBD juga mencatat tiga rumah lain yang dihuni lima kepala keluarga dengan total 12 jiwa berada dalam ancaman longsor. Secara keseluruhan, terdapat delapan titik longsoran di kawasan tersebut.
Menurut Taryo, kondisi geografis permukiman yang berada di cekungan dengan tebing di sekelilingnya membuat wilayah tersebut rentan terhadap pergerakan tanah, terutama saat curah hujan tinggi.
“Beberapa rumah berada tepat di bawah tebing sehingga memiliki potensi terdampak longsor susulan,” jelasnya.
DPRD Dorong Kajian Teknis dan Mitigasi
Moro menambahkan, pihaknya mendukung langkah BPBD yang akan berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melakukan kajian teknis terhadap kondisi tanah di wilayah tersebut.
“Kalau memang hasil kajian menunjukkan wilayah ini berisiko tinggi, tentu harus ada langkah relokasi atau penataan kawasan. Kami siap mengawal dari sisi kebijakan dan penganggaran,” tegasnya.
BPBD bersama pemerintah desa setempat saat ini terus melakukan pemantauan kondisi tanah serta mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta segera mengungsi sementara apabila muncul tanda-tanda longsor seperti retakan tanah atau runtuhan material tebing.
Selain di Karangpucung, BPBD juga mencatat kejadian longsor di Jalan Cicapar, Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu, pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 23.30 WIB. Material longsor setinggi sekitar 50 meter dan lebar 20 meter menutup akses jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Petugas bersama perangkat desa telah mengimbau warga menghindari jalur terdampak serta merencanakan pembersihan material longsor melalui kerja bakti masyarakat.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
