Rencana evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap yang disampaikan Plt Bupati Ammy Amalia Fatma Surya menuai respons positif. Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso, menilai langkah tersebut sebagai sinyal awal adanya pembenahan di tubuh birokrasi, meski tantangan yang dihadapi tidak sederhana.
“Saya memberikan apresiasi atas pernyataan Mbak Ammy sebagai Plt Bupati Cilacap yang akan melakukan evaluasi. Karena makna evaluasi itu sangat luas, bisa menyentuh aspek administrasi hingga sumber daya manusia,” ujar Ekanto, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Apalagi, situasi pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Dalam kondisi pasca OTT KPK, membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pemkab Cilacap tentu bukan hal mudah. Tapi setidaknya, langkah evaluasi ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari pimpinan daerah,” katanya.
Evaluasi Kerap Picu Spekulasi Jabatan
Ekanto juga menyoroti dinamika yang selama ini muncul setiap kali istilah evaluasi digaungkan oleh pimpinan daerah. Menurutnya, evaluasi kerap dikaitkan dengan rotasi dan mutasi jabatan, sehingga memicu berbagai spekulasi di internal birokrasi.
“Kalau ada kata evaluasi dari pimpinan daerah, kepala daerah maupun Sekda, kadang membuat suasana itu menghangat di lingkungan Pemkab Cilacap. Karena rata-rata evaluasi dikaitkan dengan rotasi sumber daya manusia, rotasi pejabat, mutasi, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut biasanya memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pejabat..“Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan liar, siapa akan ke mana, OPD apa akan diisi siapa,” lanjutnya.
Namun, Ekanto melihat situasi saat ini berbeda dibanding sebelumnya. Isu rotasi dan mutasi tidak lagi menjadi hal yang menarik bagi sebagian pejabat, khususnya di level pimpinan OPD.
“Sekarang suasananya sangat berbeda. Kata evaluasi sudah tidak merangsang untuk dibicarakan lagi. Kata rotasi, mutasi, sudah tidak begitu menarik bagi pimpinan OPD, khususnya eselon II,” jelasnya.
Ia menilai, sebagian pejabat kini cenderung memilih berada di zona nyaman. “Karena saat ini orang berpikir lebih nyaman dalam situasi pasif, lebih nyaman mengalir, sehingga harapannya aman sampai menikmati masa pensiun,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, mutasi dan rotasi tidak lagi efektif sebagai alat pengaruh. “Saya pikir sekarang kata mutasi, rotasi sudah tidak bisa untuk menakut-nakuti pejabat,” tegas Ekanto.
Diminta Profesional dan Konsisten
Lebih jauh, Ekanto berharap evaluasi yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan sebagai momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan secara profesional.
“Ini menjadi momen yang baik buat Plt Bupati untuk memperbaiki tatanan pemerintahan secara profesional, tanpa bicara senang atau tidak senang, atau pertimbangan subjektif,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan pimpinan. “Saya juga berharap Plt Bupati ini konsisten. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan,” ucapnya.
Menurut Ekanto, setiap pernyataan pimpinan akan selalu diingat oleh jajaran maupun masyarakat luas, sehingga tidak boleh disampaikan secara sembarangan.
“Karena kata-kata pimpinan itu akan selalu diingat oleh jajaran di bawahnya dan masyarakat. Jadi tidak boleh main-main,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau hal yang bertentangan dengan aturan.
“Jangan sampai Cilacap dirobek-robek untuk kepentingan pribadi atau yang melawan regulasi,” ujarnya.
Ekanto berharap evaluasi tersebut mampu memperkuat kembali kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi di Kabupaten Cilacap.
“Harapan saya, ke depan evaluasi ini bisa membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Cilacap,” pungkasnya.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
