GUBERNUR Ahmad Luthfi memimpin langsung rapat koordinasi penanganan darurat banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang merendam wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Rapat digelar di Kantor Kecamatan Gubug, Selasa (17/2/2026).
Banjir tidak hanya merendam permukiman dan fasilitas pendidikan, tetapi juga memutus akses utama Grobogan–Kota Semarang. Kondisi ini berdampak pada mobilitas warga dan distribusi logistik.
Dalam arahannya, gubernur menegaskan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Distribusi bantuan makanan dan logistik, penyediaan alat tulis serta perlengkapan sekolah, hingga pendataan petani untuk pengajuan asuransi gagal panen menjadi prioritas jangka pendek.
“Dinas pendidikan mengintervensi 26 SMA yang terendam, termasuk SD dan SMP. Inventarisasi dampak yang diderita warga harus dilakukan, termasuk trauma healing,” ujarnya.
Layanan Kesehatan dan Jalur Alternatif Dipercepat
Pemprov Jawa Tengah juga menerjunkan tenaga kesehatan guna memastikan layanan medis tetap berjalan di wilayah terdampak. Mobil Speling dikerahkan untuk menjangkau pengungsi dan lokasi yang sulit diakses.
Terkait infrastruktur, Ahmad Luthfi menekankan percepatan penyambungan kembali akses jalan utama yang terputus. Sambil menunggu pemasangan jembatan armco, ia menginstruksikan kepolisian setempat menyiapkan serta menyosialisasikan jalur alternatif secara masif.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi warga.
Normalisasi Sungai Tuntang Dianggarkan 2026
Untuk solusi jangka panjang, Ahmad Luthfi mendorong percepatan normalisasi Sungai Tuntang. Ia menghubungi langsung Menteri yang membawahi Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana di bawah Kementerian PUPR.
Dalam komunikasi tersebut, pemerintah pusat disebut telah mengalokasikan anggaran normalisasi sungai tuntang pada 2026 dan tinggal menunggu pelaksanaan.
“Semoga dengan normalisasi sungai tidak terjadi banjir lagi,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan penanganan bencana harus dilakukan terpadu antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kementerian terkait. Seluruh warga terdampak harus didata dan dibantu secara menyeluruh.
“Bencana ini milik bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan saling mengisi sesuai peran masing-masing,” tegasnya.
Langkah cepat ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus meminimalkan risiko banjir serupa di masa mendatang.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
