PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, saat menghadiri Grand Opening Dealer Resmi BYD Haka Auto Cabang Semarang, Solo, Magelang, dan Klaten di Kota Semarang, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sumarno, insentif yang diberikan Pemprov Jawa Tengah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap percepatan penggunaan kendaraan listrik sekaligus upaya mendorong transisi menuju energi ramah lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Kalau insentif dari pemerintah daerah adalah pembebasan PKB dan BBNKB. Sampai saat ini kebijakan tersebut masih berlaku untuk kendaraan listrik berbasis baterai,” ujar Sumarno.
Dasar Hukum Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik
Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/161 Tahun 2026 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin tertarik beralih menggunakan kendaraan listrik yang dinilai lebih hemat biaya operasional sekaligus lebih ramah terhadap lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga menyampaikan apresiasi atas pembukaan empat cabang baru Dealer BYD Haka Auto di Jawa Tengah yang dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di daerah.
Kendaraan Listrik Dinilai Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan
Menurut Sumarno, kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan, terutama dalam mendukung pengembangan energi berkelanjutan (sustainable energy). Selain mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, Indonesia juga memiliki potensi sumber energi alternatif yang melimpah.
“Indonesia memiliki sumber energi yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, tenaga angin hingga panas bumi. Potensinya luar biasa untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik,” katanya.
Ia juga membagikan pengalaman pribadinya menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas selama hampir tiga tahun terakhir. Menurutnya, biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih ekonomis dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Saat melakukan perjalanan dari Semarang menuju Surabaya hingga Sidoarjo, biaya pengisian daya kendaraan listrik yang digunakannya hanya sekitar Rp178 ribu.
“Biaya tol justru lebih besar, mencapai Rp480 ribu. Ini menunjukkan kendaraan listrik jauh lebih efisien dari sisi operasional,” ungkapnya.
Pemprov Dorong Transformasi Menuju Green Energy
Selain memberikan insentif pajak, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong seluruh pelaku industri otomotif untuk ikut memperkuat ekosistem kendaraan listrik, termasuk melalui layanan purna jual atau after sales yang optimal.
Sumarno berharap kehadiran dealer kendaraan listrik yang semakin banyak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari transformasi Jawa Tengah menuju green energy dan masa depan yang lebih berkelanjutan,” katanya.
BYD Optimistis Jawa Tengah Jadi Motor Penggerak Adopsi Kendaraan Listrik
Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menilai Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai koridor ekonomi penting di Pulau Jawa. Karena itu, provinsi ini dipandang berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
Menurutnya, percepatan adopsi kendaraan listrik membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, penyedia infrastruktur, dan masyarakat.
“Kami percaya Jawa Tengah dapat menjadi penggerak penting dalam adopsi kendaraan listrik di masa mendatang. BYD siap mendukung melalui teknologi, investasi, dan kolaborasi untuk membangun ekosistem kendaraan energi baru yang lebih kuat,” ujarnya.
Sementara itu, CEO BYD Haka Auto (PT Bumi Hijau Motor), Hariadi Kaimuddin, mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi domestik yang melimpah sehingga penggunaan kendaraan listrik dapat mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi BBM.
“Kendaraan listrik lebih ekonomis, sumber energinya tersedia di dalam negeri, dan mampu mendukung kemandirian energi Indonesia,” katanya.
Insentif Pajak Diharapkan Percepat Pertumbuhan Kendaraan Listrik di Jateng
Dengan adanya pembebasan PKB dan BBNKB, Pemprov Jawa Tengah berharap minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi daerah dalam mendukung pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas lingkungan, serta percepatan transisi menuju energi hijau.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.
