GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi berhasil mengusulkan kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit. Usulan tersebut langsung disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Brebes.
Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding kuota tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25 ribu unit.
“Tadi Pak Gubernur minta kuota rumah subsidi dinaikkan. Tahun lalu sekitar 25 ribu unit, sekarang minta 50 ribu dan saya setuju,” kata Maruarar.
Program kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Negara Indonesia, PNM, dan SMF.
Rumah Subsidi dan Bedah Rumah Dinilai Bisa Gerakkan Ekonomi
Menurut Maruarar, peningkatan kuota rumah subsidi akan berdampak besar terhadap perputaran ekonomi daerah, terutama jika dibarengi dengan percepatan program bedah rumah.
“Kalau rumah subsidinya 50 ribu unit dan bedah rumahnya 30 ribu unit, tentu ini akan sangat menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak, program tersebut juga dinilai mampu mendorong sektor usaha, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja di daerah.
Maruarar juga menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Jateng tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
Ahmad Luthfi Dorong Kolaborasi Percepatan Perumahan
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Dalam membangun Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kebersamaan itu artinya membangun bersama-sama,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Luthfi meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan kawasan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, dan gotong royong sebagai napas Jawa Tengah,” ujarnya.
Penyaluran Kredit Perumahan di Jateng Tembus Rp1,7 Triliun
Dalam acara tersebut, Bank Negara Indonesia melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga April 2026 mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Brebes, minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Angka itu lebih tinggi dibanding kegiatan serupa di Manado yang tercatat sekitar Rp206 miliar.
Tak hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes juga mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2025 hanya menyasar 20 unit rumah, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit atau naik hingga 30 kali lipat.
“Dulu hanya 20 unit, sekarang menjadi 600 unit. Ini kenaikan yang sangat besar,” kata Maruarar.
Pemerintah Dorong Warga Punya Rumah dan Ekonomi yang Kuat
Meski demikian, Maruarar mengingatkan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat mampu merawat hunian yang telah direnovasi.
“Percuma rumah direnovasi kalau ekonomi keluarga tidak kuat. Ketika ada kerusakan nanti akan sulit diperbaiki lagi,” ujarnya.
Dalam dialog bersama penerima manfaat KPP, seorang pedagang sembako mengaku memperoleh pembiayaan usaha sebesar Rp500 juta melalui BNI dengan bunga hanya 6 persen, turun dari sebelumnya 12 persen.
Ia juga menyebut proses pengajuan pinjaman berlangsung cepat tanpa pungutan tambahan.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan perumahan semakin luas, pelaku usaha rakyat semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat.
*Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!
